Iklan

Iklan

Menentukan Harta Gono Gini dan Warisan

19/08/20, 12:16 WIB Last Updated 2020-08-19T05:40:58Z
Ilustrasi

Hukum, NET24JAM
- Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, kemudian para ahli hukum. Islam, khususnya para mujtahid dan fuqoha mentranformasi melalui berbagai formulasi waris sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Walaupun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. 

Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam.

Khusus hukum waris Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan dikalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: pertama, yang lazim disebut dengan madzhab sunny (madzhab Hanafi,Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang cenderung bersifat patrilineal dan kedua, ajaran Hazairin yang cenderung bilateral.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Kompilasi Hukum Islam adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil Pengadilan Agama dalam meyelesaikan masalah perkawinan, waris dan wakaf.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan Pengadilan terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya dalam masalah yang sama.

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, semua hakim di lingkungan Pengadilan Agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama.

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, yakni Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Waris dan Buku III tentang Perwakafan. 

Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. 

Di samping itu selain Buku I Kompilasi Hukum Islam juga telah ada Undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. Berbeda dengan hukum waris dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. 

Hukum waris hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. 

Dari uraian di atas tampaknya Buku II Kompilasi Hukum Islam ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena banyak hal-hal yang tampaknya belum jelas dan belum dijelaskan. 

Hal ini seperti terlihat dalam perincian kelompok ahli waris, belum jelas siapa-siapa orangnya, bagaimana bagian masing-masing dan bagaimana tentang konsep pengganti ahli waris. 

Hal tersebut dikaitkan dengan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk terciptanya kesatuan pemahaman menuju kesatuan dan terciptanya kepastian hukum.

Pengertian Harta Gono-Gini
Secara ringkas, yang dimaksud harta gono-gini adalah harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Misalnya rumah yang dibangun dari hasil kerja suami dan istri, harta yang dihibahkan kepada mereka berdua atau dibeli dengan uang mereka berdua. 

Menurut pasal 35 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, harta gono-gini adalah "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". 

Ada beberapa hal yang bisa memperjelas pengertian di atas, sebagai berikut ;

Pertama, Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta gono-gini.

Termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.

Kedua, Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono-gini.

Ketiga, Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta gono-gini.

Pengertian Waris
Pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Dari definisi di atas, maka hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
b. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
c. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
d. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
f. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.
Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

1.  Pewaris

Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b) "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,meniggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Dari rincian diatas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. 

Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir.

Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.

2.  Ahli Waris

Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat ( c ) "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak. 

Karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.

b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri

c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. 

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam.

d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3.  Adanya Harta Peninggalan (Tirkah)

Hal ini berarti jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka tidak akan terjadi pewarisan. 

Adapun pengertian tirkah di kalangan para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang menyamakan dengan pengertian maurus (harta waris) ada juga yang memisahkannya, yaitu bahwa tirkah mempunyai arti yang lebih luas dari maurus.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan intisari dari berbagai pendapat para ulama, memberi kesimpulan terhadap definisi tirkah, yaitu seperti dalam pasal 171 ayat (d) "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya".

Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat".

Dari pengertian diatas, dikatakan bahwa secara umum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa ; 

a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  piutang yang akan ditagih.

b. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia.

c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing.

d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau isteri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut.

Selanjutnya yang menjadi harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan pewaris yang dapat di bagi secara induvidual kepada ahli waris, yaitu harta peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan suami atau isteri, harta bawaan dari di kurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang si mati dan wasiat.

Terjadinya Kewarisan
Kewarisan baru terjadi apabila telah memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

a. Maurist (harta atau hak yg diwarisi), yang lebih dikenal dengam istilah tirkah (harta peninggalan). 

Yaitu harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

b. Muwarrits (pewaris). Yaitu orang yang meninggal dunia.

c. Warist (ahli waris). Yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan.

Kompilasi hukum Islam mendefinisikan  ahli  waris  sebagai orang yang ada
pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Barang Yang Dianggap Sebagai Peninggalan Harta Waris
Dalam ilmu faraidh, terdapat istilah At-Tarikah. Menurut bahasa, artinya barang peninggalan mayit. 

Adapun menurut istilah ulama berbeda pendapat. Sedangkan menurut jumhur ulama ialah, semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit.

Muhammad bin Abdullah At-Takruni berkata: At-Tarikah ialah, “Segala sesuatu yang di tinggalkan oleh mayit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang di hutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan, atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia, atau kecelakaan berupa santunan ganti rugi".

Adapun barang-barang yang tidak berhak untuk diwarisi, diantaranya adalah:

a.  Peralatan tidur untuk isteri dan peralatan yang khusus bagi dirinya, atau pemberian suami kepada isterinya semasa hidupnya.

b.  Harta yang telah diwakafkan oleh mayit, seperti kitab dan lainnya.

c. Barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti barang curian, hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya, atau diserahkan kepada yang berwajib.

Semua barang peninggalan mayit bukan berarti mutlak menjadi milik ahli waris, karena ada hak lainnya yang harus diselesaikan sebelum harta peninggalan tersebut dibagi. 

Hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta waris tersebut dibagi ialah sebagai berikut.

a.  Munat Tajhiz Atau Perawatan Jenazah

Kebutuhan perawatan jenazah hingga penguburannya. Misalnya meliputi pembelian kain kafan, upah penggalian tanah, upah memandikan, bahkan perawatan selama dia sakit. Semua biaya ini diambil dari harta si mayit sebelum dilakukan hal lainnya. 

Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, “Dan kafanillah dia dengan dua pakaianya” [Hadits Riwayat Bukhari 2/656, Muslim 2/866].

Maksudnya, peralatan dan perawatan jenazah diambilkan dari harta si mayit.

b. Al-Huquq Al-Mutaaliqah Bi Ainit Tarikah Atau Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Waris

Misalnya barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit, sebelum hartanya di waris. 

Bahkan menurut Imam Syafii, Hanafi dan Malik. Didahulukan hak ini sebelum kebutuhan perawatan jenazah, karena berhubungan dengan harta si mayit.

c. Ad-Duyun Ghairu Al-Mutaaliqah Bit Tarikah Atau Hutang Si Mayit

Apabila si mayit mempunyai hutang, baik yang behubungan dengan berhutang kepada Allah SWT, seperti membayar zakat dan kafarah, atau yang berhubungan dengan anak Adam, seperti berhutang kepada orang lain, pembayaran gaji pegawainya, barang yang dibeli belum dibayar, melunasi pembayaran. Maka sebelum di waris, harta si mayit diambil untuk melunasinya.

d. Tanfidzul Wasiyyah Atau Menunaikan Wasiat

Sebelum harta di waris, hendaknya diambil untuk menunaikan wasiat si mayit, bila wasiat itu bukan untuk ahli waris, karena ada larangan hal ini, dan bukan wasiat yang mengandung unsur maksiat, karena ada larangan mentaati perintah maksiat. Wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga, karena merupakan larangan.

Jika ke empat perkara di atas telah ditunaikan, dan ternyata masih ada sisa hak milik si mayit, maka itu dinamakan Tarikah atau bagian bagi ahli waris yang masih hidup. 

Pada saat pembagian harta waris, jika ada anggota keluarga lainnya yang tidak mendapatkan harta waris ikut hadir, sebaiknya diberi sekedarnya, agar dia ikut merasa senang.

Menentukan Bahagian Harta Gono Gini dan Harta Warisan Pada Waktu Membagi Pusaka
Problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta waris atau pusaka, akan bertambah rumit manakala diantara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan, sehingga berdampak merugikan orang lain. 

Tak ayal, permusuhan antara satu dengan lainnya sulit dipadamkan. Akhirnya solusi yang ditawarkan dalam pembagian waris tersebut ialah dengan dibagi sama rata. 

Selain itu, ada juga yang menyelesaikannya dipengadilan dan upaya lainnya.

Harta Gono-gini diatur dalam perundangan di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disebut dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan dari Pasal 85 – Pasal 97) mengatur tentang aturan yang berhubungan dengan pembahagian gono-gini,  sebagai berikut ;

Pasal 96 
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri             atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Dari peraturan di atas praktek pelaksanaannya dicontohkan sebagai berikut ;

Jika suami dan isteri, salah satunya meninggal lebih dahulu, misalnya yang meninggal adalah suami, maka isteri memperoleh separuh harta bersama lebih dahulu, kemudian sisa dari harta bersama adalah merupakan harta waris suami. 

Isteri memperoleh harta waris suaminya 1/4 bagian bila suami tidak meninggalkan anak, atau 1/8 bagian jika suami meninggalkan anak. 

Demikian halnya jika yang meninggal isteri, suami memperoleh separuh atas harta bersama lebih dahulu, sisanya merupakan harta waris isteri. Suami memperoleh 1/2 harta waris istrinya bila isteri tidak meninggalkan anak, atau mendapatkan 1/4 harta waris bila isteri meninggalkan anak. 

Apabila suami mempunyai isteri lebih dari satu, harta bersama suami-isteri dihitung sejak akad pernikahan masing-masing dengan isteri-isterinya tersebut.

Menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.

Dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12 Allah berfirman ;

Artinya, "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan apabila anak tersebut semuanya perempuan (lebih dari dua orang), maka berilah mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan tersebut seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang Ibu Bapak, bagian mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, apabila yang meninggal itu mempunyai anak. Apabila yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, sedangkan ahli waris hanya ibu dan bapak, maka bagian ibu adalah sepertiga. Apabila pewaris meninggalkan saudara, maka bagian ibu adalah seperenam. (Pembagian pembagian tersebut) dilakukan setelah pelaksanaan wasiat yang dibuat pewaris serta setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, tidak akan kamu ketahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) mendatangkan manfaat kepadamu. (Ketentuan) ini adalah ketetapan dar Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta-harta yang ditinggalkan isteri isterimu, apabila mereka tidak mempunyai anak. Apabila mereka mempunyai anak, maka bagianmu (suami) adalah seperempat dari harta-harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan utangnya. Para isteri memperoleh seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu meninggalkan anak maka isteri-isterimu memperoleh seperdelapan bagian, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi apabila saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga tersebut, sesudah dilaksanakan wasiat yang dibuat dan dibayarkan utang yang dibuat, dengan tidak memberikan mudharat (bagi ahli waris). Allah menetapkan yang demikian tersebut sebagai syarai 'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

Sementara QS. An-Nisa ayat 176 Allah SWT berfirman ; 

Artinya "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalalah (tidak meninggalkan ayah dan anak), maka katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu “Jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak (tetapi) mempunyai (seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai dua orang saudara perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dan harta yang ditinggalkannya. Dan Jika ahli warisnya terdiri dari seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki adalah dua bahagian dari saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Ayat-ayat tentang kewarisan tersebut merupakan ketentuan Allah secara umum ('Am) menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri). 

Selain dari pada itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum menentukan harta peninggalan pewaris baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih dahulu menyelesaikan wasiat pewaris dan membayarkan utang pewaris).

Selain dari pada itu, dalam ayat di atas juga digariskan bahwa porsi seorang laki-laki sama dengan porsi dua orang perempuan dalam satu tingkatan, baik dalam tingkatan anak, saudara ataupun antara suami dengan isteri. 

Diantara hukum waris Islam yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW., adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.:  

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak. Sisanya untuk (orang) laki-laki yang lebih utama.

Hadist tersebut mengatur tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, setelah itu jika terdapat sisa, maka porsi laki-laki lebih besar dari porsi perempuan.

Dalam artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Hadits. 

Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbanganpertimbangan obyektif dan rasional.

Dengan adanya alternatif solusi seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indah dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem aturan kehidupan. 

Ketika dalam situasi yang penting Islam menyediakan aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya kezaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.

Oleh : M. Yusrizal, SH., M.Kn
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Menentukan Harta Gono Gini dan Warisan

Terkait

Iklan