Iklan

Iklan

Sosialisasi Peraturan Daerah, Sudari ST Serap Keluhan Masyarakat

14/09/20, 01:53 WIB Last Updated 2020-09-13T19:11:41Z

Sudari ST saat memberikan arahan kepada masyarakat

MEDAN, NET24JAM.ID - Dinas Kesehatan Kota Medan diminta serius dalam penerapan Perda Sistem Kesehatan di kota Medan. Penerapan Perda dinilai sangat penting guna menjamin peningkatan kesehatan masyarakat.


Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari ST., saat melakukan Sosialisasi Perda (Sosper) Kota Medan nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan, Minggu (13/9/2020) pagi sekira pukul 10.00 Wib di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan, Medan Sumatera Utara.


Pada Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan tersebut, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Medan ini juga menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.


“Perda Kota Medan Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan sendiri sudah disahkan sejak 2012 lalu, namun masalah kesehatan ini masih menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat Kota Medan," ujarnya.


Sudari juga mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dikatakannya saat ini di Kota Medan sudah mencapai 4.684 orang terkonfirmasi Covid-19 dan 213 orang meninggal dunia akibat virus tersebut.


"Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Medan khususnya di kawasan Medan bagian utara tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat Kota Medan sudah menjadi zona merah penyebaran wabah Covid-19," tuturnya.


Lebih lanjut, Politisi PAN tersebut mengemukakan, Perda Nomor 4 tahun 2012 sudah sangat jelas mengatur hak dan kewajiban Pemko Medan dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.




"Salah satu tujuan Perda sebagaimana tertuang pada Bab II Pasal 2, adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan," lanjut Sudari.


Selain sosialisasi Perda tentang kesehatan, legislator yang dikenal peduli dengan warga miskin ini menerangkan soal pendidikan di masa covid-19 yang menjadi keluhan masyarakat di season tanya jawab pada kegiatan tersebut.


"Perihal pendidikan di masa covid-19, sudah kita serap yang menjadi keluhan masyarakat. Insya Allah Komisi II DPRD Kota Medan akan memanggil Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Medan untuk membicarakan Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru" kata Sudari.


Dirinya juga mengkritisi sekolah-sekolah belum normal, namun restoran dan tempat hiburan di Kota Medan sudah mulai buka di masa covid-19.


"Anak sekolah belum bisa belajar normal secara tatap muka, tapi mall dan tempat rekreasi di Kota Medan sebagian sudah dibuka," ungkap Sudari.


Sudari menyebut peraturan dan kebijakan Menteri Pendidikan bahwasannya daerah zona merah melarang pendidikan secara tatap muka, atas dasar itu juga Dinas Pendidikan Kota Medan melarang untuk belajar tatap muka.


Kendati demikian, kata Sudari, masih ada saja sekolah secara sembunyi-sembunyi melakukan pembelajaran secara tatap muka.


"Masih ada beberapa sekolah sembunyi-sembunyi melakukan pembelajaran, dengan murid tidak memakai seragam sekolah melainkan menggunakan pakaian biasa," urainya.



Menurut Sudari hal itu menjadi fenomena di Kota Medan. Namun perihal tersebut harus disikapi dan didiskusikan bersama-sama, bagaimana mengkaji pola pendidikan tatap muka lebih efektif tetapi tidak menjadi klaster penyebaran covid-19.


"Kita akan diskusikan bersama Kadis Pendidikan Kota Medan, bagaimana mengkaji agar para siswa bisa belajar secara tatap muka tapi tidak menjadi klaster penyebaran covid-19," jelasnya.


Sudari mengingatkan masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).


"Jadi kebutuhan pokok identitas diri kita harus diingatkan diantaranya anak dan keluarga kita," pesan Sudari.


Dia memaparkan bahwa Jampersal (Jaminan Persalinan) masih berlaku bagi masyarakat yang akan melahirkan.


"Bagi warga yang tidak memiliki BPJS Kesehatan dan ingin melahirkan, bisa mengurus Jampersal dan apabila bingung cara kepengurusannya, bisa melalui tim kita," ucap Sudari sembari memberikan nomor handphone kepada warga yang  akan membutuhkan bantuan.


Saat masyarakat bertanya soal BPJS Kesehatan untuk warga tak mampu, Sudari mengemukakan, bahwasannya tentang sistem BPJS kesehatan bagi warga miskin di Kota Medan terdiri dari tiga sumber antara lain, pertama bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), yang kedua dari APBD Sumut (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumatera Utara), dan ketiga dari APBD Kota Medan.


"Bila ditotalkan keseluruhannya berjumlah 800 ribu dengan rincian jumlah orang miskin di Kota Medan bekisar 305 ribu. Berdasarkan hasil jumlah tersebut, seharusnya warga miskin di Kota Medan tidak ada lagi yang tidak memiliki BPJS Kesehatan," tegasnya.


Dia menyebut, Komisi II DPRD Kota Medan akan mendesak Dinas Sosial Kota Medan agar segera memverifikasi untuk memvalidasi orang-orang yang layak mendapatkan BPJS Kesehatan gratis dan menikmati fasilitasnya.


"Kita akan terus perjuangkan BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah untuk warga miskin," Sudari menandaskan di akhir arahannya.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sosialisasi Peraturan Daerah, Sudari ST Serap Keluhan Masyarakat

Terkait

Iklan