Iklan

Iklan

KAUM Minta Komisi Yudisial Awasi Sidang Prapid Terkait Penangkapan Khairi Amri

22/10/20, 11:14 WIB Last Updated 2020-10-24T15:47:51Z


JAKARTA, NET24JAM.ID
- Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) setelah mengajukan permohonan Praperadilan (Prapid) di Pengadilan Negeri Medan terkait penangkapan Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Khairi Amri akibat demo ricuh saat menolak undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Medan mengadu ke Komisi Yudisial, Komnas HAM dan Ombusdman RI.


Kadiv Infokom KAUM, Eka Putra Zakran mengatakan, saat ini tim hukum KAUM sudah berada di Jakarta, sesuai rencana, hari Kamis pukul 09.00 Wib KAUM akan membuat pengaduan di tiga lembaga negara tersebut.


Masih menurut Eka Putra, berdasarkan hasil analisa dan kajian tim di KAUM, bahwa penetapan surat-surat adalah cacat formil hukumnya, sehingga sudah selayaknya dibatalkan demi hukum.


“Ada kejanggalan dalam hal penetapan sprindik, surat penangkapan, surat penggeledahan dan surat penahanan terhadap Khairi Amri,” tegas Eka Putra, Kamis (22/10/2020).


Dikatakan, bahwa prapid ini diajukan kepada Pemerintah RI, Kepolisian RI, Polda Sumut, dan Polrestabes Medan.


“Karena cacat prosedur penangkapan dan penahanannya. Makanya besok, Kamis 22 Oktober 2020 kami akan membuat Laporan/Pengaduan ke Komnas HAM RI, Ombudsman RI dan KY RI. Harapan kita agar Khairi dan kawan-kawan segera dibebaskan," pungkasnya.


Sebagaimana diketahui selumnya, Ketua KAMI Medan, Khairi Amri ditangkap polisi terkait aksi demo menolak Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law di Medan, pada Jumat (9/10/2020) lalu. Khairi disangkakan melanggar UU ITE.


(Red)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • KAUM Minta Komisi Yudisial Awasi Sidang Prapid Terkait Penangkapan Khairi Amri

Terkait

Iklan