Iklan

Iklan

Jerit Pilu Nasib Buruh di PT Laut United Belawan, EPZA Datangi DPRD Medan

01/12/20, 14:11 WIB Last Updated 2020-12-01T07:11:57Z

Ketua FPAN DPRD Medan Sudari ST menerima pengaduan dari kantor hukum EPZA.

MEDAN, NET24JAM.ID - Permasalahan antara PT Laut United dengan Rusman Sitohang seorang buruh yang sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut hingga saat ini belum juga menemukan solusi terbaik.


Dikatakan demikian, pasalnya dugaan pemecatan sepihak tersebut yang dilakukan oleh PT Laut United dinilai melanggar hak-hak pekerja.


Menyikapi hal itu, Kantor Hukum Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) telah melayangkan surat somasi dua kali dan surat permohonan perundingan Bipartit satu kali, tapi tidak direspon alias tidak digubris oleh pihak PT. Laut United di Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.


Untuk memperjuangkan hak-hak buruh tersebut, EPZA mendatangi Kantor DPRD Medan guna menyerahkan surat mohon perlindungan hukum terhadap Rusman Sitohang dan surat mohon pembinaan hukum terhadap PT. Laut United, pada Senin (30/11/2020).


Surat bernomor 153/SPER-PPH/EPZA/VI/2020 itu diserahkan Eka Putra Zakran serta kawan-kawan dan disambut baik oleh  Sudari, ST Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan.


Eka Putra Zakran akrab disapa Epza menyampaikan bahwa surat mohon perlindungan dan pembinaan hukum ini diajukan karena secara teknis hukum yakni kantor hukum EPZA telah melayangkan surat somasi dua kali dan surat permohonan perundingan Bipartit satu kali, tapi tidak direspon alias tidak digubris oleh pihak PT. Laut United.


"EPZA sebelumnya sudah melayangkan surat perundingan Bipartit ke PT Laut United, mirisnya hal itu terkesan diabaikan oleh perusahaan tersebut," ujar Eka Putra.


Menanggapi pengaduan permasalahan buruh, Sudari ST mengatakan bahwa Komisi II DPRD Kota Medan akan segera memanggil kedua pihak baik Rusman Sitohang selaku pekerja maupun pimpinan PT Laut United selaku pengusaha.


"Untuk bung Epza dan kawan-kawan pengacara, siapkan saja surat kuasanya untuk bisa hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nantinya," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan ini.


"Pokoknya masalah PHI ini, Komisi II DPRD Medan sudah berkomitmen untuk mengawal prosesnya. Baru-baru ini kami juga sudah rapat bersama dengan pihak Disnaker Kota Medan," tutur Sudari.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Jerit Pilu Nasib Buruh di PT Laut United Belawan, EPZA Datangi DPRD Medan

Terkait

Iklan