Iklan

Diduga Drone Cina di Perairan Sulawesi, DPR RI Minta Perketat Pengamanan Laut

01/01/21, 23:12 WIB Last Updated 2021-01-01T16:14:39Z

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

JAKARTA, NET24JAM.ID - Sempat membuat heboh, seorang nelayan di Sulawesi menemukan drone bawah laut yang diduga adalah milik China di perairan yang dianggap strategis bagi Australia.


Kendaraan bawah air tanpa awak (UUV) itu ditemukan tepat sebelum Natal tahun 2020 lalu di dekat Pulau Selayar, Sulawesi Selatan.


UUV diangkat dari air oleh nelayan setempat pada tanggal 20 Desember lalu, tapi baru dilaporkan ke pihak berwenang enam hari kemudian.


Pakar keamanan mengatakan drone pengintai berteknologi tinggi ini dikenal sebagai pesawat layang yang mengandalkan propulsi daya apung.


Menurut laporan sejumlah media Indonesia, drone yang ditemukan tersebut memiliki panjang 225 centimeter, dengan lebar sayap 50 centimeter dan antena sepanjang 93 centimeter.



Penemuan Drone pengintai itu menuai respon dan sorotan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).


Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin, turut menyoroti penemuan drone pengintai diduga milik China di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Menurut Azis, penemuan ini tidak boleh dianggap sepele dan harus mendapat perhatian khusus.


Azis meminta TNI Angkatan Laut (AL) dan Bakamla dapat lebih maksimal dalam mengawasi dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, hal ini bisa saja membahayakan kedaulatan.


"Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, hal seperti ini perlu ditanggani dengan serius, dengan memodernisasi peralatan kontra surveillance. Kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan. Sangat disayangkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi, dan cara ini merupakan tindakan ilegal " Kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Jumat (1/1/2021).


Politikus Partai Golkar itu meminta Kementerian Luar Negeri dapat tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada China. Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini.


"Panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca lolosnya Drone pengintai yang diduga milik Asing. Jangan sampai Drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia," ujarnya.


Menurut Azis, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk keamanan bawah laut Indonesia. 


"Keamanan bawah laut menjadi tantangan serius yang wajib diatasi oleh pemerintah. Dalam hal ini modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat. Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara," ujar Azis. (VIVA)


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Diduga Drone Cina di Perairan Sulawesi, DPR RI Minta Perketat Pengamanan Laut

Terkait

Iklan