Iklan

Iklan

DPRD Medan Lamban, Perselisihan Buruh dengan PT Laut United Berbuntut Panjang

30/01/21, 20:48 WIB Last Updated 2021-01-30T13:48:27Z

Rusman Sitohang

MEDAN, NET24JAM.ID - Penegakan hukum dan pengawasan yang lemah terhadap hak-hak buruh di Indonesia khususnya di Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi persoalan klasik yang tidak kunjung tuntas. 


Kasus pelanggaran hak-hak buruh oleh pengusaha yang belum memperoleh titik temu, masih ada di Kota Medan.


Kali ini, perselisihan antara buruh dengan PT Laut United harus berbuntut panjang. Rusman Sitohang selaku buruh di perusahaan tersebut harus berjuang keras mendapatkan hak-haknya sebagai buruh.


Melalui Eka Putra Zakran, SH., selaku kuasa hukumnya, Rusman Sitohang sudah melakukan berbagai upaya agar hak-haknya sebagai buruh terpenuhi.


Kendati sudah menyerahkan surat mohon perlindungan hukum kepada Komisi II DPRD Kota Medan, kasus perselisihan antara buruh dengan PT Laut United tersebut hingga saat ini belum juga menuai hasil yang diinginkan.


Dikatakan demikian, pasalnya DPRD Kota Medan masih belum fasilitasi dan dinilai lamban menindaklanjuti persoalan antara Rusman Sitohang selaku buruh dengan PT Laut United.


Padahal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.


Sebagai unsur penyelenggara, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri sebagaimana DPR dan Presiden yang biasa disebut trias politika atau kekuasaan legislatif dan eksekutif.


Fungsi DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, meliputi “pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan”.


Sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat, DPRD tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat. 


Oleh karena itu secara material, DPRD mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik.


Mengenai hal ini, jelas DPRD juga harus menerima dan merealisasikan aspirasi para buruh yang menginginkan hak-haknya terpenuhi.


Eka Putra Zakran, SH., selaku kuasa hukum Rusman Sitohang, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya untuk memperjuangkan hak-hak buruh dari kliennya tersebut.


"Kantor Hukum Eka Putra Zakran, SH & Associates (EPZA) ajukan surat pengaduan/pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial antara Rusman Sitohang (Pekerja/Buruh) dengan PT. Laut United kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kota Medan," jelasnya, Sabtu (30/1/2021).  


Advokat yang lebih akrab disapa Epza ini menerangkan beberapa hal alasan pengaduan tersebut, antara lain ;


A. Dalam Pokok Permasalahan


  1. Bahwa klien kami sdr RS adalah karyawan PT. Laut United sejak tanggal 4 Agustus 2019,

  2. Bahwa klien kami tidak diberi gaji sejak bulan Desember 2020 yang lalu hingga sekarang, 

  3. Bahwa PT. Laut United tidak mau memberikan hak-hak normatif klien sesuai ketentuan Undang-undang,

  4. Bahwa PT. Laut United tidak kooeratif dan tidak mau melakukan perundingan secara kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik,

  5.  Bahwa PT. Laut United tidak beritikad baik dan tidak mau menerima atau menanggapi surat peringatan/somasi yang kami ajukan.


B. Dalam Pokok Permohonan


  1. Mencatat permasalahan dimaksud dalam buku register,

  2. Memanggil PT. Laut United guna menyelesaikan permasalahan dimaksud,

  3. Melakukan tindakan projustutia, bila pihak PT. Laut United tidak beritikad baik,

  4. Melakukan semua langkah-langkah yang dibenarkan oleh Undang-undang.


"Nah, berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka dimohon sungguh agar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dapat melakukan pencatatan dan sekaligus pemanggilan serta menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara klien kami saudara Rusman Sitohang dengan PT. Laut United yang beralamat di Jalan Gabion Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan," terang Epza.


Dia menyebut, tembusan surat pengaduan itu akan disampaikan kepada Wali Kota Medan dan Komisi II DPRD Kota Medan sebagai laporan.


"PT Laut United diminta koorperatif, jangan terlalu berlarut-larut, selesaikan dengan itikad baik agar ada solusi, karena ini terkait hak-hak normatif buruh yang sejatinya dilindungi oleh Undang-undang," tegas Epza.


"Kepada Komisi II DPRD Kota Medan kami minta agar mampu menindaklanjuti persoalan antara Rusman Sitohang selaku buruh dengan PT Laut United," pungkasnya.


Terpisah, saat dikonfirmasi wartawan melalui via WhatsApp, Komisi II DPRD Kota Medan Surianto, SH., dan Sudari, ST., masih belum memberikan keterangan lebih lanjut.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • DPRD Medan Lamban, Perselisihan Buruh dengan PT Laut United Berbuntut Panjang

Terkait

Iklan