Iklan

Iklan

Dugaan Pemaksaan Siswi Non-Muslim Pakai Jilbab, Ini Analisis Praktisi Hukum

25/01/21, 18:19 WIB Last Updated 2021-01-25T11:19:47Z

Eka Putra Zakran, SH.

MEDAN, NET24JAM.ID - Viral di media sosial sebuah video adu argumen antara orang tua siswi dengan Wakil Kepala SMKN 2 Padang Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian publik.


Video yang berdurasi bekisar 15 menit itu diunggah pada Kamis (21/1/2021) lalu oleh salah satu akun facebook EH tersebut memperlihatkan adu argumen soal kewajiban siswi termasuk non-muslim untuk memakai jilbab di sekolah.


Selain mendapat perhatian publik, kejadian itu juga menuai kritik, pendapat dan analisis dari berbagai kalangan.


Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik yang menyatakan, pihaknya akan segera meminta pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melihat aturan yang digunakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Padang dalam mewajibkan siswa non-muslim berhijab.


"Sesuai UU Pemda, kewenangan untuk Binwas perda dan perkada kabupaten/kota ada di Pemerintah Provinsi. Kami sudah minta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk klarifikasi," ujar Akmal Malik, pada Minggu (24/1/2021).


Tak hanya itu, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) turut angkat bicara mengenai viralnya kejadian tersebut.


Komnas HAM menilai ada indikasi pemaksaan dalam aspek kebebasan beragama dalam kejadian di SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat itu.


"Ada indikasi pemaksaan dalam ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan baru-baru ini.


Menurut Beka, seharusnya lembaga pendidikan negeri menghormati keberagaman dan hak asasi manusia (HAM) seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1. 


Namun dirinya belum dapat memastikan ada unsur pelanggaran HAM karena pihak sekolah memberikan respons cepat atas kejadian itu.


"Belum bisa disimpulkan, karena ada respons cepat dari kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Sumatera Barat bahwa pihaknya salah dan siswi yang bersangkutan bisa sekolah lagi. Komnas HAM tetap akan menindaklanjuti kejadian ini," terang Beka. 


Pendapat dan Analisis Praktisi Hukum

Sementara seorang advokat asal Medan Sumatera Utara, Eka Putra Zakran, SH., membaca dan menganalisa dampak dari terjadinya perdebatan panjang pro dan kontra soal siswa non-muslim tak berhijab dilarang di SMK Negeri 2 Padang.


"Setelah saya membaca, menganalisa dan memahami dampak dari terjadinya perdebatan panjang pro dan kontra soal siswa non-muslim tak berhijab dilarang di sekolah itu, tentunya memunculkan beragam argumentasi, spekulasi dan reaksi dari berbagai pihak," ujarnya pada net24jam.id, Senin (25/1/2021).


Menurutnya, memaksa murid non-muslim berhijab adalah perbuatan intoleran dan melanggar kebhinekaan.


"Kayaknya berlebihan, tidak adil dan tidak fair play secara aplikatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap pria yang akrab disapa Epza ini.


Dia menyebut, perlu adanya diskursus yang lebih edukatif dalam rangka menyikapi persoalan tersebut. 


"Terus terang, masalah murid khususnya siswi wajib berhijab di Kota Padang dan kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat bukanlah merupakan hal yang baru. Seingat saya, kewajiban siswi berjilbab atau berhijab ini sudah lama diterapkan disekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat," sebut Epza.


Selain itu, lanjut Epza, peraturan mengenai siswi berhijab tersebut sudah ada dalam peraturan daerah di Kota Padang, yakni merujuk pada Instruksi Wali Kota Padang No.451442/BINSOS-iii/2005.


"Aneh saja melihat kekacauan beberapa hari ini, banyak sekali reaksi-reaksi yang sifatnya menekan dan seolah-olah ingin memberi sanksi kepada pihak sekolah," katanya.


Epza berpendapat, bahwa tidak tepat sanksi diberikan kepada Kepala sekolah ataupun jajarannya. 


"Hemat saya, bila sanksi tetap diberikan, maka jelas itu tidak adil. Akan tetapi jika memang masalah hijab menjadi problem, maka perlulah semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Tak perlulah masalah hijab ini dibesar-besarkan," cetusnya.


Epza mengemukakan, apabila di provinsi tertentu terdapat ada suatu peraturan yang bersifat lex specialis, tentu itu suatu kearifan lokal yang juga harus dihormati oleh semua pihak.


"Seperti pepatah di Sumatera Barat yaitu Dima bumi dipijak, disinan langik dijunjung, yang artinya dimana bumi dipijak, maka disanalah langit dijunjung. Jadi wajar saja, tak perlulah berteriak-teriak jika hanya karena Setitik nila, lalu rusak susu sebelanga," pesannya.


"Menurut saya itu jelas tidak fair play. Toh seperti di Bali, ada pelarangan orang berhijab, tapi kenapa tidak dipersoalkan? karena memang kearifan budaya disana menghendaki seperti itu," imbuhnya.


Diakhir keterangannya, Epza menyampaikan pengalaman bertamasya ke Kuala Lumpur Malaysia. Dia menerangkan bahwa disana ada salah satu tempat yang disakralkan, yaitu Masjid Syah Alam. 


"Nah, di lokasi Masjid itu, siapapun boleh berwisata, baik muslim ataupun non-muslim, tapi bagi setiap pewisata wanita non-muslim diwajibkan untuk memakai Jilbab atau Hijab. Maksudnya, itulah salah satu kearifan lokal di setiap tempat," tandasnya.


Tanggapan Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar

Sebelumnya, Mantan Wali Kota Padang Sumatera Barat, Fauzi Bahar tidak menampik bahwa aturan soal memakai jilbab bagi siswi sekolah itu dikeluarkan saat dirinya menjabat. Adapun alasannya saat itu karena jilbab dianggap sebagai sebuah kearifan lokal.


"Saat itu, awalnya banyak yang protes. Namun saya jelaskan bahwa ini kearifan lokal yang banyak manfaatnya. Kemudian mereka paham dan tetap jalan," kata Mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014 tersebut,pada Sabtu (23/1/2021) lalu.


Hanya saja, Fauzi menegaskan bahwa aturan itu hanya diwajibkan bagi siswi yang beragama muslim. Sedangkan bagi yang non-muslim tidak diwajibkan melainkan dianjurkan.


Menurutnya, penggunaan jilbab dinilai banyak memiliki manfaat. Selain kearifan lokal, kata dia, hal itu juga bisa memperlihatkan pembauran antara mayoritas dan minoritas.


"Jadi idealnya harus diikuti. Kalau lah siswi non-muslim tidak memakai jilbab maka hal itu akan memperlihatkan minoritasnya," kata Fauzi.


Dirinya juga menolak jika aturan tersebut justru dinilai memaksa murid non-muslim untuk masuk Islam.


"Jadi saat itu kita tidak memaksakan akidah atau memaksakan agama Islam bagi mereka. Kalau kita minta dia baca Al Quran atau shalat itu baru tidak benar," pungkas Fauzi.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Dugaan Pemaksaan Siswi Non-Muslim Pakai Jilbab, Ini Analisis Praktisi Hukum

Terkait

Iklan