Iklan

Iklan

Jeritan Buruh di Medan Minta Presiden Jokowi dan DPR RI Tindak PT Laut United

09/01/21, 23:18 WIB Last Updated 2021-05-24T04:04:08Z

Rusman Sitohang

MEDAN, NET24JAM.ID - Rusman Sitohang (59) seorang buruh yang sebelumnya bekerja di PT Laut United Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pria separuh baya ini pun mengaku sudah bekisar 10 tahun bekerja di perusahaan tersebut. 


Saat diwawancarai Net24jam.id perihal persoalannya dengan PT Laut United, Rusman menyampaikan kekecewaannya terhadap perusahaan yang selama ini tempatnya bekerja.


Dia mengatakan bahwa selama bekerja di perusahaan itu, Rusman merasa hak-haknya sebagai buruh tidak terpenuhi dan terakhir dia mengalami pemutasian sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.


"Saya sudah bekisar 10 tahun bekerja di PT Laut United. Selama bekerja di perusahaan itu, hak cuti tahun tidak pernah didapatkan," ujar Rusman kepada awak media ini, Sabtu (9/1/2021). 


Pria pemilik empat orang anak itu memaparkan, bahwa pada setiap tanggal merah ataupun hari libur, PT Laut United kerap mempekerjakan tenaga kerjanya. Sedangkan libur tanggal merah merupakan hak yang wajib diberikan perusahaan pada pekerjanya. 


Mengabaikan hak pekerja, perusahaan dianggap melanggar regulasi yang ditetapkan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan, pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.


Pada Undang-undang tersebut diatur, bagaimana pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi.


"Setiap tanggal merah ataupun hari libur, perusahaan tidak memberikan kompensasi berupa uang lembur," papar Rusman.


Rusman juga menuturkan pihak perusahaan melakukan pemutasian tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. 


Di usianya yang beranjak tua, Rusman Sitohang menolak pemutasian yang dianggapnya hanyalah keputusan sepihak dilakukan PT Laut United.


"Pada saat itu saya sering sakit. Karena sakit saya minta izin libur dengan mengirimkan surat keterangan dari pihak kedokteran. Tanpa adanya surat pemberitahuan ataupun surat peringatan, tiba-tiba pihak perusahaan memutasikan yang bukan bidang saya. Jelas saya tidak terima. Pihak perusahaan pun membuat saya semakin tidak nyaman bekerja ditempat itu," tuturnya.


Rusman Sitohang meminta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar menindak PT Laut United yang diduga telah merampas hak-hak buruh.


"Saya meminta kepada Bapak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk menindaklanjuti ketidakadilan yang saya alami ini. Selama ini PT Laut United dinilai telah melanggar hak-hak pekerja yang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah," ungkapnya.


Tanggapan Kuasa Hukum Hingga Belum Ada Kelanjutan dari DPRD Kota Medan

Terpisah, Eka Putra Zakran, SH., selaku kuasa hukum Rusman Sitohang, kepada net24jam.id dirinya menjelaskan bahwa PT Laut United dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja.


"Bapak Rusman Sitohang buruh PT Laut United saat ini kalau menurut saya telah dikecilkan hak-haknya sebagai buruh. Karena pihak perusahaan melakukan pemutasian sepihak tanpa melalui mekanisme yang berlaku di Undang-undang," jelasnya, Sabtu (9/1/2021).


Menurut Epza, pemutasian Rusman Sitohang itu tidak tepat, karena tidak sesuai dengan kondisi fisik dan kesehatan serta ketrampilan kliennya tersebut. 


"Hak-hak sebagai buruh pun pak Rusman Sitohang tidak diberikan perusahaan, seperti hak-hak cuti diabaikan, hak-hak libur dipekerjakan tapi tidak dibayar, sudah jelas hal itu adanya pelanggaran yang dilakukan PT Laut United terhadap Pak Rusman Sitohang," imbuhnya.


Epza menyebut, perlakuan PT Laut United terhadap kliennya sudah menciderai hak-hak buruh.


"Seharusnya di usianya 59 tahun dan sudah mengabdi 10 tahun di PT Laut United, pak Rusman Sitohang seharusnya diapresiasi bukan sebaliknya dikecilkan hak-haknya sebagai buruh. Karena pak Rusman Sitohang sudah berkontribusi kepada perusahaan," sebutnya.


Dikatakannya, Undang-undang ketenagakerjaan telah mengatur bahwa tidak dibenarkan pemutasian secara sepihak tanpa alasan yang jelas.


"Apa dasar perusahaan melakukan pemutasian sepihak? Kalau soal kinerja, seharusnya evaluasi berjalan dan harus ada pemberitahuan. Jika dikarenakan usia produktif, diusianya 59 tahun seyogyanya pak Rusman Sitohang sudah pensiun dan diberikan hak-haknya bukan dipekerjakan tanpa mekanisme yang jelas," tegas Epza.


"Tampaknya secara kasat mata perusahaan terkesan sengaja membuat metode yang berujung pemutasian sepihak," lanjutnya.


Oleh karena itu, lanjut Epza, bahwa saat ini pihaknya sudah melakukan upaya-upaya dialogis kepada PT Laut United dalam membela hak-hak buruh untuk kliennya. Namun pihak perusahaan hingga saat ini tidak kooperatif, tak hanya itu pihak PT Laut United sempat menolak upaya tersebut.


"Kita juga sudah melakukan somasi kepada PT Laut United dalam mencari solusi terbaik menanggapi aspirasi pak Rusman Sitohang agar kedua belah pihak tidak dirugikan, tapi upaya itu tidak digubris pihak perusahaan," lanjutnya.


Epza mengemukakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan upaya Bipartit, akan tetapi PT Laut United malah menolak dan terkesan memang mengecilkan hak-hak buruh.


"Saya minta kepada PT Laut United agar menghormati hak-hak buruh, karena ini negara hukum bukan negara tak memiliki hukum. Lagi pula pak Rusman Sitohang ini buruh di perusahaan itu, sudah seharusnya perusahaan tersebut memberikan hak-haknya," cetusnya.


Di akhir keterangannya, Epza berharap kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Komisi II DPRD Kota Medan untuk memberikan perlindungan hukum agar hak-hak kliennya selaku tenaga kerja terpenuhi.


"Kepada Komisi II DPRD Kota Medan kita juga berharap bisa memfasilitasi dalam RDP, serta bisa mendorong sekaligus mengedukasi dan memberikan bimbingan hukum kepada PT Laut United terhadap hak-hak buruh," pungkasnya.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Jeritan Buruh di Medan Minta Presiden Jokowi dan DPR RI Tindak PT Laut United

Terkait

Iklan