Iklan

Iklan

Kapolda Diminta Serius Tindak Perjudian di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan

23/01/21, 16:13 WIB Last Updated 2021-01-23T09:13:30Z

Eka Putra Zakran, SH. 

MEDAN, NET24JAM.ID - Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat di wilayah hukum (Wilkum) Polres Pelabuhan Belawan, karena praktek perjudian di daerah tersebut sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang semakin subur.


Perjudian merupakan salah satu penyakit 

masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.


Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi dan menutup praktek perjudian di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan memang harus terus dilakukan. 


Hal ini sangat beralasan karena perjudian 

merupakan ancaman yang nyata terhadap 

norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. 


Perjudian juga merupakan ancaman rill atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.


Apabila ada pelaku tindak pidana perjudian khususnya bandar ataupun pemilik usaha judi, selayaknya orang tersebut dipidanakan sebagaimana sistem peradilan pidana yang ada di Republik Indonesia.


Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara beserta jajaran seharusnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi dalam penanganan secara keseluruhan jenis-jenis praktek perjudian di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan.


Dikatakan demikian, peristiwa menggemparkan baru-baru ini kembali terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, yaitu adanya aksi emak-emak menggeruduk tempat atau lokasi judi tembak ikan di Jalan M Basyir Lingkungan 31 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara itu, pada Rabu (20/1/2021) lalu.


Sebelumnya juga, para emak-emak menggeruduk beberapa lokasi judi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan Polda Sumatera Utara tersebut.


Menanggapi hal itu, praktisi hukum Eka Putra Zakran, SH., sangat menyesalkan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri itu.


Menurutnya, hal itu diduga sebagai bentuk rasa kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya pemberantasan judi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tampak dari aksi-aksi geruduk yang dilakukan kaum hawa tersebut.


"Kasus judi ini tampaknya menjadi PR besar bagi Kapolres Pelabuhan Belawan. Aneh saja melihatnya, baru lagi terjadi penggerudukan tempat judi oleh emak-emak di kawasan Mabar dan itu sudah menuai banyak kecaman. Nah ini terulang lagi. Menjadi munculnya pertanyaan, apakah aparat tidak serius atau ada pembiaran terhadap judi itu?," ujarnya, Sabtu (23/1/2021).


Pria yang akrab disapa Epza ini mengatakan, seyogyanya Polda Sumatera Utara maupun Polres Pelabuhan Belawan bertindak tegas dan berani menindak secara hukum para bandar ataupun pemilik usaha judi tersebut.


"Ini malah anteng-anteng saja. Jangan nanti masalah judi ini menjadi gunung es yang dapat melelehkan kesabaran masyarakat nanti semuanya," cetusnya.


"Pokoknya disayangkan kalilah, aksi emak-emak ini. Beginilah akibatnya bila aparat lambat dan tidak serius. Padahal Kapolda Sumut dari awal sudah mengkampanyekan jargon "Tidak Ada Tempat bagi Penjahat di Sumatera Utara". Konsep ini bagus dan wajib didukung oleh semua pihak, akan tetapi jangan hanya sebatas wacana (life sevis) semata," tegas Epza.


Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan tersebut memaparkan, pada Februari 2020 yang lalu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin dengan tegas telah memerintahkan kepada seluruh Kapolres jajaran Polda Sumatera Utara untuk menindak tegas segala bentuk perjudian.


Selain itu, lanjut Epza, saat berkunjung ke Padang Sidempuan pada 22 Februari 2020 lalu sudah jelas Kapolda Sumut menyatakan jangan berikan izin keramaian bagi tempat-tempat yang terindikasi adanya praktik perjudian, jika izin sudah terlanjur dikeluarkan, agar segera dicabut atau ditarik izinnya. Bahkan bukan situ saja, Kapolda juga memerintahkan agar Kapolres menangkap para pemain judi dan bandarnya.


"Nah, kejadian penggerebekan lokasi judi oleh sejumlah emak-emak di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan jelas menjadi tamparan bagi aparatur penegak hukum. Artinya instruksi Kapolda tidak diindahkan oleh jajarannya alias tidak berjalan. Hemat saya, jika Kapolda serius, Kapolres Belawan harus di copot," tegasnya lebih lanjut.


Epza menyebut bahwa dirinya mengamati banyak keluhan dan keresahan dari emak-emak akibat judi itu. Karena judi dapat merusak hubungan rumah tangga menjadi berantakan. 


"Siapapun kita, pasti sepakat bahwa praktik-praktik perjudian, bukan hanya sekarang sejak dahulu pun harus diberantas, karena dampaknya sangat fatal," sebutnya.


Lebih lanjut Epza mengemukakan, secara sosial praktik perjudian tentu meresahkan masyarakat. Lalu secara hukum bertentangan dengan Pasal  303 ayat (1) KUHP. Kemudian secara berbangsa dan bernegara mengganggu ketertiban umum begitupun secara agama jelas dilarang dan merupakan perbuatan yang diharamkan. 


"Secara personal mengganggu psikologis pelakunya, membuat orang menjadi malas, stress dan akar masalah terjadinya tindak kriminal lainnya, seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya," tuturnya. 


Epza juga meminta agar Kapolda Sumatera Utara serius dalam menindak perjudian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, guna meningkatkan kualitas masyarakat.


"Kapolda Sumatera Utara bapak Irjen Pol Martuani Sormin kami minta agar lebih serius dalam menindak perjudian khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, berharap bapak bisa lebih tegas menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan tanpa terkecuali termasuk menutup segala praktek perjudian," pungkasnya.


Seperti diketahui, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. 


Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. 


Sementara langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kapolda Diminta Serius Tindak Perjudian di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan

Terkait

Iklan