Iklan

Iklan

Praktisi Hukum : Kasus HRS Mengundang Berbagai Asumsi

21/01/21, 13:02 WIB Last Updated 2021-02-06T09:41:21Z

Epza dan Tim 

MEDAN, NET24JAM.ID - Kasus yang menyebabkan ditahannya Habih Rizieq Shihab (HRS) beberapa bulan yang lalu menjadi topik pembicaraan yang sentral di ruang publik. 


Dikatakan demikian ternyata oleh penyidik, HRS disangkakan telah melanggar Pasal 160 jo Pasal 216 KUHP jo Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.


Eka Putra Zakran, SH., seorang praktisi hukum asal Medan, dirinya berpendapat jika bicara pasal 160 KUHP terkait perbuatan menghasut dimuka umum dengan sanksi enam tahun penjara. 


"Maka harus terpenuhi unsur bahwa akibat dari penghasutan itu terjadi tindak pidana barulah terpenuhi unsur, jika tidak tentu tidak bisa. Jika perbuatan itu melanggar Pasal 261 kUHP dan/atau Pasal 93 UU Karantina Kesehatan, sanksi hukumnya tidak sampai lima tahun, maka tidak perlu dilakukan penahanan badan kepada tersangka," ujar Eka Putra, Kamis (21/1/2021).


Pemuda yang lebih akrab disapa Epza ini mengatakan hal itu menjadi menarik untuk dikaji, karena sejak awal kasus ini dimulai hingga di periksa dan ditahannya HRS di rumah tahanan Polda Metro Jaya, bahkan sampai digelarnya Sidang Praperadilan (Prapid) terhadap HRS mengundang berbagai asumsi dan argumentasi hukum. 


"Karena dari seluruh rangkaian dan proses hukum yang terjadi sangat debatebel, pro kontra disana sini, mulai dari pendapat ahli hingga masyarakat awam," katanya.


"Nah, yang janggal di telinga masyarakat hari ini adalah pernyataan aparat yang menyebutkan bahwa Kasus yang menimpa HRS tidak boleh disamakan dengan kasus berkumpulnya Raffi Ahmad dan Ahok dalam suatu acara, sementara tidak memakai masker dan kegiatan tersebut jelas tidak mematuhi protokol kesehatan," lanjut Epza.


Menurutnya, sangat disesalkan pernyataan petinggi polri yang menyebut, jangan samakan kasus Raffi Ahmad dengan HRS. 


"Seharusnya aparat hukum melakukan kajian serius dan mendalam, jangan pakai logika terbalik dong, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak menjadi lemah," sebut Epza.


Dijelaskannya, asas hukum pidana di Indonesia menganut paham equality before the law, asas yang menyebutkan bahwa kedudukan setiap orang atau setiap warga negara adalah sama dimata hukum. 


"Jadi jangan sampai terkesan berat sebelah, tebang pilih dan lain sebagainya," tandas Epza.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Praktisi Hukum : Kasus HRS Mengundang Berbagai Asumsi

Terkait

Iklan