Iklan

Bahas Kontroversi SKB 3 Menteri, Epza Lawyer Club Gandeng Insan Pers

19/02/21, 12:47 WIB Last Updated 2021-02-19T05:47:31Z

Eka Putra Zakran, SH., saat memberikan sambutan pada acara Epza Lawyer Club.

MEDAN, NET24JAM.ID - Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri terkait seragam sekolah menuai kontroversi pro dan kontra. 


Tak jarang beberapa kalangan meminta SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu diminta direvisi. Namun ada juga sebagian yang setuju dan mengapresiasi adanya SKB 3 Menteri tersebut.


SKB 3 Menteri ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.


Menyoroti kontroversi pro dan kontra soal SKB 3 Menteri, kantor hukum Eka Putra Zakran SH & Associates (Epza) menggelar acara Epza Lawyer Club (ELC) dengan tema "Kontroversi SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah".


Bertempat di ruang VIP Mie Ayam Mahmud Jalan Abdullah Lubis No 57/71 Medan Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (18/2/2021) sore, dalam diskusi bahas SKB 3 Menteri, Epza Lawyer Club selain menggandeng insan pers, ELC juga mengundang para pakar, praktisi hukum dan mahasiswa.


Dalam diskusi tersebut, Eka Putra Zakran, SH., selaku direktur kantor hukum Epza, advokat muda ini menyampaikan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 


Dijelaskannya, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 


Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan hirarki perundang-undangan yaitu :


  1. Undang-undang Dasar 1945

  2. Tap MPR

  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

  4. Peraturan Pemerintah

  5. Peraturan Presiden 

  6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

  7. Perda Kabupaten/Kota. 


Selanjutnya, pada Pasal 8 Undang-undang No. 11/2011 mengatur tentang jenis peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), yaitu meliputi : 


  1. Peraturan MPR

  2. Peraturan DPR 

  3. Peraturan DPD

  4. Peraturan Mahkamah Agung 

  5. Peraturan Mahkamah Konstitusi 

  6. Peraturan BPK 

  7. Peraturan Komisi Yudisial

  8. Peraturan Bank Indonesia

  9. Peraturan Menteri 

  10. Peraturan Badan 

  11. Peraturan Lembaga atau Komisi setingkat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang

  12. Peraturan DPRD Provinsi

  13. Peraturan Gubernur 

  14. Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

  15. Peraturan Bupati/Walikota dan

  16. Peraturan Kepala Desa atau setingkatnya.


"Nah terkait SKB, aturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 yang dibentuk oleh dua atau lebih Kementerian untuk mengatur hal yang sama, namun harus sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan urusan pemerintahan," jelas Eka Putra Zakran.


"Contoh SKB Menteri Agama, Mentri Tenaga Kerja, Menteri Perberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 617, 262, 16 Th 2008 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2019. Secara teoritik SKB termasuk pada kategori keputusan (beschikking), walaupun sebenarnya SKB Menteri ini muatannya lebih bersifat peraturan (regeling). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keraguan di mata umum," sambungnya.


Sementara pengamat pendidikan, Irfan, SE., MM., PhD., berpendapat SKB 3 Menteri itu tak ada masalah dalam hal substansi dan tujuannya. 


Menurutnya, SKB itu akan mengatur adanya jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945.


SKB 3 Menteri itu, lanjut Irfan, juga tidak melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memakai seragam yang sesuai dengan agama dan keyakinan.


"SKB juga melarang semua bentuk pemaksaan pemakaian pakaian dan seragam yang tidak sesuai dengan agama dan keyakinan," kata dia.


Lain halnya dengan H Dadang Dermawan Pasaribu, MSi., dalam pandangan politiknya Dadang menuturkan jilbab memang merupakan ekspresi kearifan lokal di sebagian daerah. Sehingga, SKB 3 Menteri tersebut kurang mengakomodir budaya lokal daerah-daerah tertentu.


"Jilbab itu sudah menjadi ekspresi budaya bagi sebagian lokal atau daerah. SKB 3 menteri ini dinilai kurang mengakomodasi pendapat, ekspresi dan kearifan budaya lokal," katanya.


Sebaiknya, ungkap Dadang, SKB 3 Menteri dipertimbangkan kembali. Aturan soal berbusana diserahkan kepada daerah saja.


"Hemat saya, SKB ini dievaluasi, direvisi atau kalau memang memungkinkan dicabut saja. Aturan tata cara berbusana cukup diserahkan kepada daerah dan dikonsultasikan ke pusat bila terjadi masalah," ucapnya.


Selain itu, Dadang menerangkan sekolah negeri harus mampu membuat keputusan yang berdasarkan dengan konstitusi.


"Sekolah harus memiliki paham-paham yang sesuai dengan pandangan negara, khususnya sekolah negeri harus membuat pemahaman keagamaan," ketusnya.


Pada kesempatan itu, seorang pengamat hukum Dr.T.Riza Zarzani, SH., MH., mengemukakan bahwa dalam Pasal 29 ayat 2 UUD menggunakan kata kemerdekaan, bukan kewajiban. Diksi ini memberikan ruang kepada siapa pun untuk memeluk agama apa pun. 


“Mengeluarkan aturan terkait larangan sekolah mengenakan seragam dan atribut agama yang tertera dalam SKB itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional, pasal 29 ayat (1) dan (2)," papar Riza.


Di penghujung acara, Eka Putra Zakran mengatakan bahwa kehadiran Kantor Hukum Epza dapat menjadi sarana diskusi bagi insan pers yang menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugas sebagai jurnalistik


Lebih lanjut mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini menerangkan pihaknya akan memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat, termasuk dalam permasalahan pertanahan.


"Kantor hukum Epza tidak hanya mencari materi, kita juga mementingkan kemanusiaan terkhusus warga kurang mampu yang perlu diperhatikan dan dibela hak-haknya secara hukum," ungkap Eka Putra Zakran.


Diketahui, SKB 3 Menteri itu mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Terdapat enam ketentuan utama yang diatur dalam SKB tersebut.


Berikut 6 poin SKB 3 Menteri tentang pakaian seragam sekolah untuk sekolah negeri, adalah sebagai berikut :


Kesatu, Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan

sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk

menggunakan pakaian seragam dan atribut :


  1. Tanpa kekhasan agama tertentu; atau

  2. Dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kedua, Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu.


Ketiga, Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga

kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,

pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang

penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.


Keempat, Pemerintah daerah dan/ atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan,instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan

pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang

bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.


Kelima, Dalam hal pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah tidak

melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini :


  1. Pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  3. Kementerian Dalam Negeri

  1. Memberikan sanksi kepada Bupati/Wali Kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

  2. Memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. Kementerian Agama 

  1. melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan; dan

  2. Dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.


Keenam, Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dikecualikan untuk

peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama

Islam di Provinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pemerintahan Aceh.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Bahas Kontroversi SKB 3 Menteri, Epza Lawyer Club Gandeng Insan Pers

Terkait

Iklan