Iklan

Dinilai Tak Netral, Kapolda Diminta Tindak Penyidik Polres Pelabuhan Belawan

04/02/21, 17:17 WIB Last Updated 2021-02-04T10:17:03Z

Saat kericuhan di halaman kediaman korban intimidasi.

BELAWAN, NET24JAM.ID - Pihak penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang menangani pengaduan masyarakat (Dumas) atas dugaan intimidasi warga Jalan Marelan I lingkungan V Pasar IV Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dinilai tidak netral dan “berat sebelah” dalam proses penyidikan kasus yang menimpa korban intimidasi.


Dugaan ini diketahui saat Jamilah (57) beserta kedua anaknya yakni Siti Rubianti, SPd., (26) dan Ananda Muhammad Dandi (23), sebagai pemohon (korban-red) atas pengaduan masyarakat (Dumas), merasa adanya ketidakadilan ataupun ketidaknetralan penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap korban terkesan seperti pelaku kejahatan.


Ironisnya, korban yang seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum dan berharap adanya keadilan, malah berbalik menyesalkan atas sikap dan perilaku penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan terhadap mereka.


Ananda Muhammad Dandi (anak Jamilah) yang berharap adanya perlindungan hukum, malah dirinya merasa tidak nyaman dan terkesan terintimidasi saat penyidik melakukan pemeriksaan.


Dandi mengaku datang untuk memenuhi undangan klarifikasi dari pihak Polres Pelabuhan Belawan atas dugaan intimidasi dialaminya dan keluarganya yang dilakukan oleh sekelompok orang.


"Sebagai korban, kami merasa tidak nyaman. Kami hanya inginkan perlindungan hukum dan adanya keadilan," ujarnya kepada net24jam.id, Rabu (3/2/2021).


Hal itu juga dibenarkan Khairil Anwar Damanik, SH., didampingi Andi Ardianto, SH., dan Arif Azhari, SH., selaku kuasa hukum para korban, saat diminta tanggapan terkait kasus ini. 


“Sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, polisi khususnya penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan haruslah bersikap netral dan profesional dalam menangani kasus dimaksud, agar tidak menimbulkan prasangka buruk dari para korban pencari keadilan," tegas Khairil Anwar Damanik, SH.


Khairil menjelaskan bahwasannya kasus ini bermula adanya objek tanah yang menjadi sengketa diketahui milik almarhum Sukari yang tak lain adalah suami dari Jamilah.


"Almarhum Sukari telah menikah dua kali yang mana dengan istri pertamanya telah bercerai secara hukum dan telah pula dibagikan harta gono-gini melalui Pengadilan Agama Medan," jelasnya.


Dari Istri pertama, almarhum Sukari memiliki 3 orang anak yakni, Syamsiah, Masriadi dan Eva Wahyuni.


Setelah bercerai dengan istri pertamanya, almarhum Sukari menikah dengan Jamilah dan dikaruniai 2 orang anak yakni Siti Rubianti, SPd., dan Ananda Muhammad Dandi.


Semasa hidupnya, almarhum Sukari ada meninggalkan harta warisan diantaranya sebidang tanah beserta satu unit rumah yang terletak di lingkungan V Pasar IV Barat Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.


"Dengan demikian secara hukum klien kami juga merupakan ahli waris dan berhak atas warisan almarhum Sukari," terang Khairil.


Pada saat almarhum Sukari baru meninggal dunia, Masriadi (anak tiri Jamilah) sudah meributkan tentang harta warisan dan meminta bagian tanah kosong.


"Karena klien kami (Jamilah-red) ketika itu tidak ingin ribut, maka klien kami menyetujuinya. Kemudian Masriadi membuat surat kuasa untuk pengurusan pemecahan sebagian atas tanah kosong milik almarhum Sukari," kata Khairil.


Meskipun secara hukum belum adanya pembagian harta warisan terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama Medan, ternyata Masriadi melakukan jual beli sebidang tanah kepada Nursila tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Jamilah.


Kemudian, Nursila yang merasa bahwa dirinya sudah membeli tanah milik almarhum Sukari melalui Masriadi itu, merasa tidak senang melihat Jamilah dan kedua anaknya masih menempati rumah milik almarhum Sukari tersebut.


Tak hanya itu, Nursila melaporkan Jamilah selaku ahli waris almarhum Sukari, ke Polres Pelabuhan Belawan atas tuduhan tindak pidana menguasai tanah tanpa hak dan izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpu No.51 tahun 1960 sesuai adanya laporan Polisi nomor : LP/383/III/2017/SPKT tanggal 25 Maret 2017.


Parahnya, diduga adanya ketidaknetralan dan ketidak profesionalan, penyidik Polres Pelabuhan Belawan menerima laporan Nursila dan menjadikan Jamilah sebagai terlapor.


"Seiring berjalannya waktu, ternyata Masriadi telah memecah surat tanah yang ada bangunan rumahnya dan itu baru diketahui oleh Bu Jamilah pada saat klien kami ini dipanggil pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan," papar advokat muda ini.


Sementara itu, Arif Azhari, SH., yang juga selaku kuasa hukum para korban, dirinya mengatakan bahwa apabila melihat dari surat kuasa yang diberikan ahli waris kepada Masriadi adalah pengurusan tanah kosong.


"Jika dilihat secara fakta hukum surat kuasa yang diberikan klien kami hanya untuk pengurusan tanah kosong dan tidak ada menyebutkan bangunan rumah, didalam alas hak almarhum Sukari juga tidak ada pengkrosan dari pihak Kecamatan di peta bidang surat tanah," kata Arif.


Selain itu, lanjutnya, kedua belah pihak baik Jamilah maupun Nursila masing-masing telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan.


"Masing-masing gugatan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan amar putusannya tidak dapat diterima (N.O) dengan pertimbangan ke ranah PTUN. Tentu secara hukum objek perkara masih dalam sengketa sehingga secara hukum sebidang tanah beserta satu unit rumah masih milik almarhum Sukari," lanjut Arif Azhari yang sering disapa Bucek. 


Kapolda Sumatera Utara Diminta Gelar Perkara dan Tindak Tegas Penyidik

Pada 16 Januari 2021, Nursila beserta suaminya datang ke kediaman Jamilah dengan membawa beberapa pria bekisar 10 orang. Nursila marah-marah ingin mengusir Jamilah beserta anaknya secara paksa disertai adanya dugaan intimidasi terhadap Jamilah dan kedua anaknya, Nursila juga memasang pagar seng di lokasi bangunan rumah tersebut tanpa seizin Jamilah. Tentu hal itu dilawan oleh anaknya Jamilah dengan mencabut pagar seng tersebut.


Ketika terjadi kericuhan dan adanya dugaan intimidasi itu, sungguh disesalkan karena tidak ada aparat kepolisian maupun pemerintah setempat dilokasi kejadian, walaupun tempat tinggal Kepala lingkungan (Kepling) V Kelurahan Terjun hanya berselang beberapa meter dari lokasi.


"Atas kejadian itu klien kami menjumpai sekaligus memberitahukan hal ini kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Terjun Polsek Medan Labuhan Aiptu Amril Andy, sesuai arahan bapak Aiptu Amril Andy klien kami membuat pengaduan masyarakat (Dumas) dan melaporkannya ke Polres Pelabuhan Belawan, Polsek Medan Labuhan, Koramil 10/ML, Kepala Kecamatan (Camat) Medan Marelan dan Kepala Kelurahan (Lurah) Terjun," ungkap Bucek.


"Ketika klien kami memenuhi undangan klarifikasi, pihak penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan terhadap klien kami dengan penuh tekanan seolah-olah klien kamilah yang bersalah, padahal pemeriksaan tersebut atas Dumas klien kami," imbuhnya.


Dia meminta kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin untuk memberikan perlindungan hukum dan menindak penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dianggap tidak netral menangani kasus tersebut.


"Tindakan penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan itu dinilai sudah bertindak tidak netral dalam penanganan kasus ini, sehingga klien kami takut adanya diskriminasi penyidikan terhadap klien kami," ucap Bucek.


"Disini sangat diperlukan tindak tegas Kapolda Sumatera Utara terhadap penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Saya kira faktor kenetralan polisi sebagai penyidik dalam menangani kasus dimaksud, haruslah benar-benar dijaga dan bisa memberi rasa nyaman bagi para korban yang selalu mencari keadilan," sebutnya.


Bucek juga berharap agar Polda Sumatera Utara melakukan gelar perkara atas kasus tersebut sehingga terungkap fakta yang sebenarnya.


"Kami berharap Polda Sumatera Utara melakukan gelar perkara atas kasus ini. Agar ada kepastian secara hukum, maka klien kami saat ini mengajukan penetapan dan pembagian warisan almarhum Sukari di Pengadilan Agama Medan, dan secara hukum Pengadilan Agama Medan lah yang berhak dan berwenang dalam masalah penetapan ataupun pembagian harta warisan terkait kasus ini," pungkasnya.


Korban Intimidasi Sesalkan Perilaku Penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan

Seperti pemberitaan sebelumnya, Nursila dan Benny beserta beberapa orang pria tersebut datang membawa linggis, martil dan bermaksud untuk membongkar rumah Jamilah (korban-red) istri dari almarhum Sukari.


"Ketika peristiwa itu terjadi, tanpa adanya dihadiri aparat penegak hukum seperti Kepolisian setempat dan petugas pengadilan, ataupun pemerintahan setempat, Nursila dan Benny beserta beberapa orang pria itu melakukan pengusiran dengan cara mengintimidasi terhadap ibu saya (Jamilah-red) dan kami (anak-anak Jamilah) agar meninggalkan rumah dengan alasan rumah itu ingin mereka bongkar," jelas Siti Rubianti, SPd., kepada net24jam.id usai memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Senin (1/2/2021).


Saat keributan itu terjadi, Jamilah menjelaskan bahwa tanah beserta rumah tersebut merupakan milik almarhum Sukari yang tak lain adalah suaminya sendiri. Korban mengaku tidak pernah menjual ataupun menerima uang ganti rugi dari Nursila (terlapor-red).



Tak hanya itu, tanpa alasan yang jelas secara hukum, Nursila beserta rombongan memasang pagar seng di halaman kediaman Jamilah meskipun sudah dihalangi oleh para korban. Lalu anak korban membuka pagar tersebut yang dianggapnya tak pantas adanya pemasangan pagar seng tanpa ada persetujuan dari Jamilah selaku orang tuanya.


Dalam kasus ini masih ada sengketa waris antara kami dengan Masriadi, jika Nursila mau menuntut, seharusnya menuntut Masriadi bukan kami," tegasnya.


Siti juga sesalkan atas perilaku penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dinilai tidak mengayomi mereka selaku korban.


Menurutnya, perilaku penyidik saat meminta keterangan dari korban, memperlakukan korban seperti layaknya seorang pelaku kejahatan.


"Bapak penyidik Reskrim Polres Pelabuhan Belawan hanya mempertanyakan pembongkaran pagar seng yang dipasang pelaku di halaman rumah orang tua kami, namun tidak menanyakan kronologis awal kejadian dan pelakunya," papar Siti.


Dia menyebut, sewajarnya saja pagar seng itu mereka buka, dikarenakan Nursila beserta rombongan memasang pagar seng tersebut di halaman rumah orang tua mereka.


Anehnya, penyidik seolah-olah mempermasalahkan membuka pagar seng itu. Itukan halaman rumah kami ngapain mereka pasang pagar seng itu," cetusnya.


Dirinya berharap agar Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dr. Mhd. R. Dayan, SH., MH., memberikan perlindungan dan bersikap adil kepada dirinya dan keluarga selaku korban.


"Saya berharap dan minta kepada bapak Kapolres Pelabuhan Belawan agar memberikan perlindungan dan bersikap adil kepada kami sebagai rakyat Indonesia yang memiliki hak asasi manusia untuk membela diri dari tindak ketidakadilan kepada saya dan keluarga saya," tandas Siti Rubianti dengan berbagai harapan.


Kasat Reskrim dan Kanit III/Tipidter Polres Pelabuhan Belawan Terkesan Bungkam

Kasus dugaan intimidasi yang dialami oleh Jamilah beserta kedua anaknya itu, yang diduga dilakukan oleh Nursila beserta Benny dan beberapa pria bekisar 10 orang tersebut hingga pemasangan pagar seng secara paksa di halaman rumah korban, hingga saat ini masih tanda tanya.


Bagaimana tidak? pengaduan masyarakat (Dumas) yang dilaporkan oleh korban, malah terkesan berbalik menjadi ketidaknyamanan korban atas pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.


Menelusuri kasus itu, Kanit III/Tipidter Polres Pelabuhan Belawan Ipda Agus Purnomo, SH., MH., ketika dikonfirmasi wartawan, tak kunjung memberikan jawaban.


Sedangkan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP I Kadek HC, SH, SIK, MH., juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut.


Sungguh ironis, ketika awak media mengkonfirmasi Kasat Reskrim dan Kanit III/Tipidter Polres Pelabuhan Belawan melalui via WhatsApp, pada Senin (1/2/20201) lalu, masing-masing terkesan bungkam.


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Seperti diketahui, anggota Polri sebagai penegak hukum harus memahami dan dapat menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat Indonesia.


Sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi “Kepolisian Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”, tentunya mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. 


Agar setiap anggota Polri tidak menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang, maka perlu dipedomani bagaimana cara penggunaan kewenangan tersebut.


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 19 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Perkapolri 8/2009

Hal itu kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”).


Selain itu dalam Pasal 11 Perkapolri 8/2009, setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan ;


  1. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum,


  1. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan,


  1. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan,


  1. Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia,


  1. Korupsi dan menerima suap,


  1. Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan,


  1. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment),


  1. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain,


  1. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum,


  1. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.


Perkapolri 14/2011

Hal tersebut juga sejalan dengan Kode Etik Kepolisian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”). 


Dalam Pasal 10 Perkapolri 14/2011, dikatakan bahwa setiap anggota polisi wajib ;


  1. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia,


  1. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara dihadapan hukum;


  1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,


  1. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas,


  1. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


  1. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.


Dalam menanggapi kinerja Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara dan jajarannya, masyarakat berharap agar Polri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai peraturan yang berlaku serta tidak tumpang tindih dalam menangani setiap kasus dan penegakan hukum.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Dinilai Tak Netral, Kapolda Diminta Tindak Penyidik Polres Pelabuhan Belawan

Terkait

Iklan