Iklan

Iklan

Dugaan Kekerasan di Ponpes Al Barokah, Keluarga Korban Kecewa LPA Simalungun

23/02/21, 14:31 WIB Last Updated 2021-02-23T07:31:09Z



Simalungun, NET24JAM.ID - Lembaga Perlindungan Anak (LPA)  ditengah-tengah masyarakat indonesia kiranya dapat menjadi setawar sedingin dalam melindungi hak-hak anak dalam permasalahan hukum baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku.


Bahkan jika terjadi di kedua belah pihak adalah anak, maka mereka harus berdiri ditengahnya tetapi tidak dengan Ketua LPA Kabupaten Simalungun Mansyur Panggabean, SH.


Hal tersebut disampaikan NS Br. Lubis selaku orang tua AP (13) korban kekerasan fisik di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Barokah, pada Senin (22/2/2021), kepada awak media dia mengungkapkan kekecewaannya kepada LPA Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang dinilai berat sebelah dalam menengahi kasus kekerasan fisik yang dialami anaknya.


"Anak saya yang menjadi korban, tetapi sedikitpun perhatian dan perlindungan tidak didapatkan dari lembaga yang seharusnya melindunginya," ujar NS Br. Lubis.


"Setidaknya mereka berdiri dan duduk ditengah-ditengah perjalanan kasus ini. Sedangkan mereka baru saya lihat melibatkan diri tapi berdiri di satu pihak saja, yaitu di pihak pelaku," sambungnya.


Terpisah, praktisi hukum Ikhsan Gunawan, SH., menanggapi hal ini kepada awak media sangat menyayangkan tindakan Ketua LPA Kabupaten Simalungun Mansyur Panggabean, SH., yang nilai berat sebelah dalam menengahi kasus kekerasan fisik terhadap anak ini.


"Ya, sebagai lembaga perlindungan anak seharusnya berdiri ditengah jangan mementingkan kepentingan pribadi, dalam hal ini saya akan dampingi keluarga korban untuk membuat dumas kekecewaan terhadap LPA Kabupaten Simalungun yang kita anggap berat sebelah dalam menengahi kasus ini,  dan jelas mencoreng citra lembaga anak tersebut ke LPA Pusat," jelas Ikhsan.


Lebih lanjut, Ikhsan berharap LPA pusat mempertimbangkan dan mengevaluasi kembali kinerja anggotanya didaerah untuk bertindak profesional dan tidak memikirkan kepentingan pribadi berdalih SOP dan cara kinerjanya yang dianggap mereka secara pribadi benar 


"Apa salah kalau orang tua korban meminta keadilan dan perlindungan hukum untuk anaknya yang dalam hal ini menjadi korban," lanjutnya.


Sementara Gusti R, SH., praktisi hukum lainnya saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait hal ini, ia mengatakan lembaga perlindungan anak sebagai lembaga pengawas diharapkan mampu berperan optimal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak anak. 


Selain itu, lembaga tersebut seharusnya independen dari intervensi berbagai pihak dalam rangka pemenuhan hak dasar perlindungan anak secara nasional dan daerah


"Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut proses diversi yang dilakukan tidak sampai mencederai keadilan bagi korban. Selain proses diversi proses restoratif justice atau keadilan restoratif juga selalu di pertimbangkan oleh Lembaga perlindungan anak untuk menangani kasus anak berkonflik dengan hukum. Dijelaskan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 6 UU “keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan 

pelaku, korban, keluarga dan mereka pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan, dan lembaga anak tidak boleh berat sebelah dalam melakukan pembelaan dalam masalah anak,” terang Gusti


Selanjutnya, Mansyur Panggabean, SH., saat dikonfirmasi terkait kekecewaan keluarga korban yang menilai Ketua LPA Kabupaten Simalungun berat sebelah dalam menengahi kasus tersebut, kepada awak media Mansyur menyampaikan bahwa yang dilakukan pihak Lembaga Perlindungan Anak sudah sesuai SOP.


"Tidak mengapa karena yang dilakukan sesuai SOP cara kerjanya sebagai Lembaga Perlindungan Anak," jelasnya, Selasa (23/2/2021).


"Tidak apa-apa, Tidak ada masalah itu mas, dalam penanganan kasus biasanya itu si A ataupun si B kecewa," Mansyur menandaskan.


(Bambang)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Dugaan Kekerasan di Ponpes Al Barokah, Keluarga Korban Kecewa LPA Simalungun

Terkait

Iklan