Iklan

Iklan

Korban Intimidasi Sesalkan Perilaku Penyidik Polres Pelabuhan Belawan

02/02/21, 15:23 WIB Last Updated 2021-02-02T08:23:57Z

Saat Kericuhan terjadi di halaman kediaman korban intimidasi.

BELAWAN, NET24JAM.ID - Korban perlakuan tidak adil sebagian besar adalah orang yang secara ekonomi dikategorikan tidak mampu. 


Sedangkan naluri aparat penegak hukum yang berjiwa korup adalah selalu menghukum dan memenjara siapapun yang diperiksa sesuai dengan tawaran materi. Perangkat aturan hukum yang memang rawan untuk diselewengkan. 


Akibatnya, pasal-pasal yang mengatur hak korban, seperti hak mendapatkan perlindungan hukum dan hak keadilan hanya menjadi macan kertas yang sama sekali tidak ditakuti oleh penegak hukum korup.


Kewenangan begitu besar bagi penyidik dalam KUHAP adalah pintu masuk bagi terjadinya kasus-kasus seperti kasus dugaan intimidasi yang terjadi di Jalan Marelan I lingkungan V Pasar 4 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya di lokasi kediaman korban.


Kali ini, korban intimidasi dialami oleh Jamilah (57) beserta dua orang anaknya yakni Siti Rubianti, SPd., dan Ananda Muhammad Dandi.


Seorang janda yang dikategorikan hidup dalam keadaan apa adanya ini, Jamilah beserta kedua anaknya diduga menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang.


Dikarenakan merasa terancam atas intimidasi itu, para korban membuat pengaduan masyarakat (Dumas) dan melaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan, Koramil 10/ML, Polsek Medan Labuhan, Kepala Kelurahan (Lurah) Terjun dan Kepala Kecamatan (Camat) Medan Marelan.


Kejadian dugaan intimidasi berawal, pada Sabtu (16/1/2021) lalu, ketika itu Nursila dan Benny (suami Nursila) datang membawa beberapa orang pria bekisar 10 orang yang korban sendiri tidak mengenalnya.


Nursila dan Benny beserta beberapa orang pria tersebut datang membawa linggis, martil dan bermaksud untuk membongkar rumah Jamilah (korban-red) istri dari almarhum Sukari. 


"Ketika peristiwa itu terjadi, tanpa adanya dihadiri aparat penegak hukum seperti Kepolisian setempat dan petugas pengadilan, ataupun pemerintahan setempat, Nursila dan Benny beserta beberapa orang pria itu melakukan pengusiran dengan cara mengintimidasi terhadap ibu saya (Jamilah-red) dan kami (anak-anak Jamilah) agar meninggalkan rumah dengan alasan rumah itu ingin mereka bongkar," jelas Siti Rubianti, SPd., kepada net24jam.id usai memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Senin (1/2/2021).


Saat keributan itu terjadi, Jamilah menjelaskan bahwa tanah beserta rumah tersebut merupakan milik almarhum Sukari yang tak lain adalah suaminya sendiri. Korban mengaku tidak pernah menjual ataupun menerima uang ganti rugi dari Nursila (terlapor-red).


Tak hanya itu, tanpa alasan yang jelas secara hukum, Nursila beserta rombongan memasang pagar seng di halaman kediaman Jamilah meskipun sudah dihalangi oleh para korban. Lalu anak korban membuka pagar tersebut yang dianggapnya tak pantas adanya pemasangan pagar seng tanpa ada persetujuan dari Jamilah selaku orang tuanya.


Siti Rubianti mengatakan, sebelumnya antara keluarganya (korban-red) dengan Nursila telah saling gugat-menggugat secara hukum perdata di Pengadilan Negeri Medan. 


Dari gugatan-gugatan itu baik Jamilah maupun gugatan Nursila masing-masing gugatannya diputus tidak diterima (N.O) dengan pertimbangan perkara tersebut termasuk ranah di Pengadilan Tata Usaha Negara.


"Dengan demikian tentu secara hukum rumah almarhum Sukari masih dalam status quo (berperkara) dan kami selaku ahli waris almarhum Sukari secara hukum masih berhak atas tanah dan rumah tersebut," tutur Siti.


Ternyata gugat-menggugat tersebut bermula ketika Nursila telah membeli tanah dari Masriadi (anak tiri Jamilah), namun di dalam jual beli itu tidak berdasarkan hukum. Karena secara hukum belum ada pembagian mengenai harta warisan almarhum Sukari kepada ahli warisnya dan jual beli antara Masriadi dengan Nursila dilakukan tanpa persetujuan dari Jamilah dan kedua anaknya yang termasuk ahli waris yang sah.


"Dalam kasus ini masih ada sengketa waris antara kami dengan Masriadi, jika Nursila mau menuntut, seharusnya menuntut Masriadi bukan kami," tegasnya.


Siti juga sesalkan atas perilaku penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dinilai tidak mengayomi mereka selaku korban.


Menurutnya, perilaku penyidik saat meminta keterangan dari korban, memperlakukan korban seperti layaknya seorang pelaku kejahatan. 


"Bapak penyidik Reskrim Polres Pelabuhan Belawan hanya mempertanyakan pembongkaran pagar seng yang dipasang pelaku di halaman rumah orang tua kami, namun tidak menanyakan kronologis awal kejadian dan pelakunya," papar Siti.


Dia menyebut, sewajarnya saja pagar seng itu mereka buka, dikarenakan Nursila beserta rombongan memasang pagar seng tersebut di halaman rumah orang tua mereka.


"Anehnya, penyidik seolah-olah mempermasalahkan membuka pagar seng itu. Itukan halaman rumah kami ngapain mereka pasang pagar seng itu," cetusnya.


Dirinya berharap agar Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dr. Mhd. R. Dayan, SH., MH., memberikan perlindungan dan bersikap adil kepada dirinya dan keluarga selaku korban.


"Saya berharap dan minta kepada bapak Kapolres Pelabuhan Belawan agar memberikan perlindungan dan bersikap adil kepada kami sebagai rakyat Indonesia yang memiliki hak asasi manusia untuk membela diri dari tindak ketidakadilan kepada saya dan keluarga saya," tandas Siti Rubianti dengan berbagai harapan.


Terpisah, Saat dikonfirmasi wartawan melalui via WhatsApp, Kanit III/Tipidter Polres Pelabuhan Belawan Ipda Agus Purnomo, SH., MH., tak memberikan keterangan lebih lanjut dan terkesan bungkam.


Ironisnya, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP I Kadek HC, SH, SIK, MH., saat dikonfirmasi wartawan juga terkesan bungkam tak memberikan keterangan lebih lanjut.


Seperti diketahui, anggota Polri sebagai penegak hukum harus memahami dan dapat menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat Indonesia.


Sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang 

berbunyi “Kepolisian Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”, tentunya mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. 


Agar setiap anggota Polri tidak menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang, maka perlu dipedomani bagaimana cara penggunaan kewenangan tersebut.


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 19 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Hal itu kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”).


Selain itu dalam Pasal 11 Perkapolri 8/2009, setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan ;


  1. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum,


  1. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan,


  1. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan,


  1. Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia,


  1. Korupsi dan menerima suap,


  1. Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan,


  1. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment),


  1. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain,


  1. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum,


  1. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.


Hal tersebut juga sejalan dengan Kode Etik Kepolisian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”). Dalam Pasal 10 Perkapolri 14/2011, dikatakan bahwa setiap anggota polisi wajib ;


  1. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia,


  1. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;


  1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,


  1. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas,


  1. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


  1. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.


Dalam menanggapi kinerja Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Pelabuhan Belawan, masyarakat berharap agar Polri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai peraturan yang berlaku serta tidak tumpang tindih dalam menangani setiap kasus dan penegakan hukum.


"Janganlah hukum menjadi milik mereka yang memiliki uang ataupun kekayaan. Sedangkan mereka rakyat tak mampu menjadi korban oleh ketidakadilan penegakan hukum itu sendiri. Hari ini engkau menjabat, namun suatu hari nanti engkau juga akan kembali kepada Tuhan. Bersiaplah untuk sebuah siksaan yang pedih dari Tuhan dikarenakan ketidakadilan dirimu dalam penegakan hukum".


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Korban Intimidasi Sesalkan Perilaku Penyidik Polres Pelabuhan Belawan

Terkait

Iklan