Iklan

Praktisi Hukum Kritik Keras SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

09/02/21, 19:24 WIB Last Updated 2021-05-24T04:01:48Z

Eka Putra Zakran, SH.

MEDAN, NET24JAM.ID - Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengeluarkan aturan terkait Pemerintah Daerah (Pemda) dan sekolah negeri soal seragam sekolah beratribut agama.


Dalam SKB 3 Menteri itu menyatakan, Pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.


SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.


Terbitnya SKB 3 Menteri itu ternyata menuai kontroversi hingga kritik keras datang dari praktisi hukum.


Eka Putra Zakran, SH., seorang praktisi hukum sekaligus advokat di Medan Sumatera Utara, dirinya mengatakan sikap reaktif dan terkesan lebay yang ditunjukkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menag Yaqut Holil menyoal seragam sekolah sehingga membuat SKB 3 menteri dikhawatirkan dapat menjadi masalah baru yang akan menuai konflik antara Pusat dengan Daerah. 


"SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah sepertinya bikin gaduh secara nasional, karena menuai banyak pro dan kontra. Hemat saya SKB tersebut sebaiknya dicabut atau dibatalkan demi kemaslahatan dan stabilitas nasional," ujar pria yang akrab disapa Epza ini kepada net24jam.id, pada Selasa (9/2/2021).  


Dia berpendapat masalah seragam sekolah itu hanya masalah lokal, menurutnya cukup Pemerintah Daerah saja yang mengurusnya agar tidak menjadi masalah baru antara pusat dan Daerah.  


"Urusan seragam sekolah itu seyogyanya menjadi kewenangan lokal, jadi cukup pemda sajalah yang mengurusnya, sesuai kewenangan yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," ucap Epza.


"Terus terang, kalau di cermati secara seksama, ada kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang sejatinya harus dihormati oleh pusat. Bak kata pepatah, lain lubuk lain pula ikannya. Jadi mengenai seragam sekolah serahkan saja ke masing-masing Pemda untuk mengurusnya," imbuhnya.


Apalagi masalah pendidikan, lanjut Epza, merupakan tanggung jawab konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Provinsi, dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota. 


"Jadi dalam pelaksanaannya bukan sepenuhnya merupakan kewenangan pusat tapi juga melekat disitu kewenangan daerah. Jangan sampai kearifan lokal tergilas, sehingga dunia pendidikan kita menjadi sekuler," lanjutnya.


Menurutnya, Pemerintah Pusat sudah pernah mengeluarkan Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam. Bila pelaksanaannya belum berjalan atau kurang efektif, pihak Pemerintah bisa melakukan sosialisasi ulang agar permendikbud tersebut berjalan efektif.  


"Jangan dikit-dikit buat SKB 3 Menteri, memang tidak ada yang melarang, tapi kalau tumpang tindih antara kepentingan pusat dan kearifan lokal di daerah jadi terkesan kurang bagus," ketusnya.


Epza menyebut, sebelum dikeluarkannya SKB 3 Menteri, seharusnya terlebih dahulu merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2011 Tentang Hirarki Peraturan Perundang-Undangan, UUD 1945, TAP MPR RI, Peraturan Presiden maupun Peraturan Daerah.


"Memang pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 ini dibenarkan tentang adanya peraturan menteri dan peraturan badan atau lembaga lain tapi peraturan ini dikategorikan sebagai norma yang berlaku terus menerus dan sifatnya adalah regeling," sebutnya.


Lebih lanjut, Epza menerangkan khusus pakaian seragam sekolah di Kota Padang, Provinsi Sumatera barat, memang sudah berjalan efektif pemakaian seragam sekolah perempuan dengan memakai jilbab berdasarkan instruksi Wali Kota Padang Tahun 2005. 


"Input dan output pakai jilbab ini kan bagus, hal itu untuk apa dipersoalkan lagi sampai membuat SKB 3 menteri? Hemat saya sebaiknya SKB itu segera dicabut. Jangan membangun wacana atau diksi intoleran, radikal atau istilah-istilah lain yang pada akhirnya hanya menuai pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat," pungkasnya.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Praktisi Hukum Kritik Keras SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

Terkait

Iklan