Iklan

Iklan

Miras Dilegalkan, Epza : Jangan Merusak Harmoni Yang Sudah Terbangun

Redaksi
01/03/21, 12:24 WIB Last Updated 2021-05-24T04:01:25Z

Eka Putra Zakran, SH., saat diwawancarai wartawan usai acara Epza Lawyer Club beberapa pekan yang lalu.


Medan, NET24JAM.ID - Gonjang-ganjing soal adanya Kebijakan investasi yang dibuat pemerintah terkait dengan legalisasi minuman keras (Miras) di Indonesia. 


Kebijakan Investasi tersebut termuat dalam Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tertanggal 2 Februari 2021. Kebijakan investasi tersebut tercatat di lembaran Daftar Investasi Positif (DIP). 


Kebijakan kontroversial pemerintah ini pun mendapat respon dari masyarakat Kota Medan. Karena kebijakan ini justru mendegradasi trend positif suasana politik yang sudah mula mencair di masyarakat. 


Perbedaan politik lalu lambat laun mulai terurai, hal ini berimplikasi kehidupan sosial di tengah masyarakat semakin baik. 


"Janganlah Pemerintah Pusat merusak harmoni yang sudah terbangun dengan baik ini, dirusak dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Suasana politik yang mulai berangsur baik ini harus dijaga, agar tidak memunculkan sentimen negatif kembali, trust kepada pemerintah mulai terbangun, dan tolong jangan dirusak dengan Kebijakan yang mengundang reaksi," ujar Eka Putra Zakran, SH., Senin (1/3/2021).


Advokat yang akrab disapa Epza ini mengatakan Perpres yang sudah ditandatangani Presiden sebaiknya ditarik kembali, Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar di dunia ada tanggung jawab moral dari Negara untuk menjaga kehormatan dan marwah mayoritas umat Islam di Indonesia. 


"Indonesia sebagai negara the big moslem in the world memiliki posisi strategis terutama menyangkut hubungan bilateral dengan negara-negara muslim lainnya yang berhimpun di Organisasi Negara-Negara Islam atau OKI, ini menyangkut wibawa pemerintah dan Presiden sebagai Kepala Negara di Negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, di perhelatan konferensi internasional negara-negara Islam, jika saat ditanyakan soal kebijakan investasi di Indonesia yang memberi ruang miras beredar secara legal di Indonesia, apa yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut?," tegasnya.


Oleh karena itu, lanjut Epza, setidaknya arah kebijakan investasi miras ini hanya diberlakukan di 4 provinsi yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua. Pemilihan keempat provinsi itu sebagai daerah tujuan investasi yang tertuang dalam Perpres Daftar Investasi Positif (DIP) ini.


"Papua termasuk salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai tujuan investasi miras, ternyata mendapat penolakan dari tokoh masyarakat di sana, justru dengan di legalkan miras, membuat situasi keamanan di sana semakin tidak kondusif, karena pengaruh miras menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di masyarakat Papua, seperti yang disampaikan Natalius Pigai, poin pentingnya, kami meminta kepada Presiden agar menarik kembali Perpres tersebut, masih banyak lagi investasi yang bisa di garap di negeri yang kaya raya ini, bukan harus dari miras," tandas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Miras Dilegalkan, Epza : Jangan Merusak Harmoni Yang Sudah Terbangun

Terkait

Iklan