Iklan

Pungli Parkir Marak di Medan, Praktisi Hukum : Pemerintah dan APH Harus Tegas

Redaksi
12/03/21, 02:19 WIB Last Updated 2021-05-24T04:00:57Z

Eka Putra Zakran, SH., saat mengikuti acara Epza Lawyer Club (ELC). 


Medan, NET24JAM.ID - Pungutan liar alias pungli merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan resmi yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.


Pungli bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak memiliki landasan hukum. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak setiap kendaraan yang bersifat sementara waktu. 


Pengertian parkir tersebut jelas berbeda dengan pengertian yang berhenti pada suatu keadaan dalam suatu kendaraan untuk sementara waktu dengan pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraan. Kegiatan parkir dapat dilakukan pada badan jalan dan di area parkir khusus diluar badan jalan.


Sekian lama masyarakat maupun pengendara kendaraan bermotor mengeluhkan maraknya pungutan liar perpakiran yang terjadi di sejumlah area parkir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.


Lahan parkir dibeberapa titik keramaian juga menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi para juru parkir. Namun tidak sedikit juga oknum yang memanfaatkan ini untuk meraup keuntungan pribadi. 


Menanggapi hal ini, Eka Putra Zakran, SH., sebagai seorang praktisi hukum dirinya menjelaskan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan pelataran parkir menyebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (i) Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam suatu waktu tertentu di tempat parkir yang telah disediakan untuk itu. 


"Mengenai pengelolan dan perizinan diatur pada Bab III Pasal (4) menyebutkan pengelola perparkiran yaitu dilakukan oleh : (a) pengelola perparkiran pada parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dan (b) oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelataran parkir," jelasnya, Kamis (11/3/2021). 


Pria yang akrab disapa Epza ini memaparkan dalam Perda Kota Medan nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kota Medan nomor 10 tahun 2001 Tentang Pajak Parkir pada Pasal 6 dinyatakan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :


  1. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif  sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran

  2. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran. 

  3. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir Very Important Person (VIP) dan vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen)  dari pembayaran. 


"Nah, hingga saat ini masalah perparkiran tetap menjadi benang kusut bagi masyarakat kota medan. Kenapa tidak?     secara realitasnya memang saat ini sulit membedakan mana yang benar-benar tukang parkir dan mana yang pungli. Sebab dimana-mana ada tukang parkir,  baik yang pakai baju atau identitas resmi maupun yang tak sama sekali pakai identitas," paparnya.


Persoalan parkir khususnya di kota besar termasuk Kota Medan sudah masuk dalam kategori akut atau epindemik. Ironisnya, perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengurus parkir dinilai masih sangat lemah. 


Alhasil, Kota Medan menjadi semerawut hingga muncul pungutan liar di luar Perda, parkir liar, meningkatnya premanisme, kurangnya kenyamanan di ruang publik dan menganggu rasa aman warga Kota Medan ataupun pengendara kendaraan bermotor.


"Kalau ditanya mengganggu, ya pasti mengganggu, karena singgah saja sebentar kita dipinggir jalan pasti langsung ada yang mengejar atau minta bayaran parkir. Mau di jalan utama atau jalan biasa ada kena biaya parkir," sebut Epza.


"Biaya perpakiran ini dalam realitas dilokasi juga tidak ada yang jelas alias beda-beda semua. Ada yang Rp2000, Rp3000 bahkan tak jarang ada yang minta Rp5000, ya sepintas pusing juga kita dibuatnya, tapi bagaimana, tidak mungkin juga kita bersitegang otot di jalanan gara-gara uang Rp5000 ini kan?," sambungnya.


Sementara sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. 


Hal itu sudah jelas dan tegas mengatur, dimana setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan "terganggunya fungsi jalan" adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

 

"Harapan kita pihak terkait,  Pemerintah, aparat penegak hukum (APH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) harus lebih tegas dalam hal menertibkan parkir ini. Harus jelas dan tegas, jangan sampai ada parkir liar dibiarkan, lalu pendapatan terhadap parkir tersebut malah tidak masuk ke pendapatan daerah," pungkas Epza.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pungli Parkir Marak di Medan, Praktisi Hukum : Pemerintah dan APH Harus Tegas

Terkait

Iklan