Iklan

Iklan

Dugaan Penggelapan SHM di Pasaman Barat, Epza : APH Diminta Usut Tuntas

Redaksi
08/04/21, 21:24 WIB Last Updated 2021-06-18T04:24:21Z



Pasbar, NET24JAM.ID - Penyidik Polres Pasaman Barat saat ini sedang bekerja mengungkap dugaan penguasaan sertifikat hak milik (SHM) anggota Koperasi Serba Usaha Serumpun (KSU-S), sejumlah saksi pun telah dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam kasus tersebut.


Kuasa hukum pelapor pada kasus tersebut, Eka Putra Zakran, SH bersama tim mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring dan pengawalan terhadap laporan kliennya.


Setelah beberapa hari yang lalu tim Kantor Advokat Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) melakukan pendampingan atas pemeriksaan saksi-saksi terkait laporan Afdal Karnizon (Klien) di Polres Pasaman Barat.


"Benar, kemarin saksi-saksi atas laporan klien kami sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu sudah dua saksi diperiksa, pertama saudara Ramli Lubis dan yang kedua Marjunis untuk melengkapi data-data. Kedepan akan dimintai keterangan terhadap dua institusi yaitu Ninik Mamak Silayang Mudik dan PT. Sago Nauli Pasaman", ujar Eka Putra Zakran, SH Kepala Kantor Advokat Eka Putra Zakran & Associates (EPZA) yang beralamat di Jl. Madio Utomo No.1D Medan, Sumatera Utara itu.


Epza panggilan akrab Eka Putra Zakran mendesak, supaya para terlapor dalam kasus tersebut secepatnya dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik.


"Kita mendesak supaya terlapor HS dan S dapat segera dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan secara hukum atas penggelapan 53 SHM yang diduga dilakukan oleh terlapor, karena itu bukan milik terlapor tetapi milik klien kami," jelas Epza, Kamis (8/4/2021).


"Nah, jika nanti pemeriksaan terhadap Ninik Mamak Silayang Mudik dan Pihak PT. Sago Nauli Pasaman selesai diperiksa, maka kita akan desak agar penyidik segera menetapkan HS dan S sebagai tersangka dan minta agar HS dan S segera ditangkap," cetusnya.


Lebih lanjut Epza memaparkan, sebelum ini kliennya yang merupakan anggota KSU Serumpun bermitra dengan Kelompok Tani Silayang Koru Sejahtera (SKS), melaporkan HS dan S ke Polres Pasaman Barat pada 1 Maret 2021 lalu, atas dugaan telah melakukan penguasaan, dan penggelapan Sertifikat Hak Milik lahan perkebunan Silayang Julu.


"Beberapa minggu yang lalu, kita melaporkan HS dan S atas dugaan penguasaan sertifikat tanah, HS dan S dilaporkan dengan peristiwa pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal Pasal 372 jo 55 Ayat (1) KUHP," terang Epza.


Dikatakannya, bahwa 53 SHM milik anggota KSU Serumpun yang dikuasai secara pribadi oleh HS dan S, dan dimanfaatkan secara pribadi tanpa sepengetahuan pemilik sah sertifikat tersebut. 


"Kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat mengusut tuntas persoalan ini, karena ini menyangkut hak masyarakat banyak. Kita gak main-main dalam kasus ini. Kita maksimal berjuang, karena mereka para anggota kelompok tani merupakan saudara saya dan mereka telah dirugikan atas penggelapan sertifikat hak milik mereka tersebut," tegas Epza yang juga mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan itu.


(Red/Ep)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Dugaan Penggelapan SHM di Pasaman Barat, Epza : APH Diminta Usut Tuntas

Terkait

Iklan