Iklan

Iklan

Praktisi Hukum Nilai Penangkapan Munarman Cacat Prosedur dan Tabrak UU

Redaksi
28/04/21, 20:56 WIB Last Updated 2021-05-24T03:58:09Z

Eka Putra Zakran, SH.

Medan, NET24JAM.ID - Praktisi Hukum Eka Putra Zakran, SH., menilai penangkapan Munarman oleh Densus 88 Antiteror Polri, cacat prosedur dan menabrak Undang-undang (UU).


"Penangkapan terhadap Munarman sifatnya sangat dipaksakan dan mekanisme penangkapan pun seolah mempertontonkan sebuah tindakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusian yang diatur dalam UU HAM, ini yang menurut saya cacat dan tidak elok dipandang mata," jelas pria yang akrab disapa Epza ini, Rabu (28/4/2021).


Epza memaparkan, Apabila Munarman disangkakan atas dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana serta menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, hal itu sifatnya masih sangkaan atau dugaan. 


"KUHP kita tidak membenarkan orang dinyatakan bersalah sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan," papar mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.


Menurut analisisnya, penangkapan Munarman tersebut, setidaknya telah terjadi 3 hal pelanggaran yakni ;


Pertama, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Densus 88 tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan bahwa prosedur penangkapan harus dilalui terlebih dahulu dengan penetapan status tersangka. 


"Penetapan status tersangka itu juga wajib berdasarkan minimal 2 alat bukti formula yang cukup dan wajib disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka, hal ini sesuai pula dengan amanat putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Maka merujuk pada ketentuan ini maka penangkapan Munarman jelas cacat dan bertentangan dengan UU," ungkap Epza.


Kedua, karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, maka penangkapan terhadap Munarman tersebut dipandang sebagai tindakan yang jelas dan nyata bertentangan dengan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).


Ketiga, bahwa sampai saat ditangkapnya Munarman, telah terjadi penggiringan opini yang sengaja diarahkan kepada kelompok tertentu, khususnya dalam hal ini FPI dan/atau pihak-pihak lain. 


"Penggiringan opini dimaksud diarahkan atau dikaitkan pada perbuatan tindak pidana terorisme dan dikaitkan pula dengan ISIS, hal mana belum jelas tentang perihal kebenaran praduga atau prasangka penggiringan opini tersebut," sebut Epza.


Dia berharap agar setiap proses penindakan oleh aparat hukum harus lebih terukur, terarah dan profesional.


"Jangan justru membabi buta, mengabaikan standar yang telah ditetapkan oleh UU. Pelanggaran terhadap penerapan ketentuan UU akan menjadi masalah baru dan menjadi tamparan bagi aparat penegak hukum," tandas Epza.


Seperti diketahui sebelumnya, sebagaimana dikutip dari detiknews, Eks Sekum FPI Munarman ditangkap polisi. Pengacara Habib Rizieq Shihab itu ditangkap di rumahnya di Pamulang oleh Densus 88 anti teror.


"Pada hari Selasa (27/4) sekira pukul 15.30 Wib. Tim Densus 88/AT menangkap pengacara HRS Munarman, SH., di Perumahan Modern Hills, Cinangka - Pamulang, Tangerang Selatan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui pesan singkat, Selasa (27/4/2021) kemarin.


Argo menjelaskan, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. 


Selain itu, lanjut Argo, Munarman diduga menyembunyikan informasi perihal terorisme.


"Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," jelasnya. 


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Praktisi Hukum Nilai Penangkapan Munarman Cacat Prosedur dan Tabrak UU

Terkait

Iklan