Iklan

Iklan

"Tuai Kontroversi" Terkait Telegram Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Aparat

06/04/21, 16:47 WIB Last Updated 2021-04-06T09:47:07Z

Kapolri Listyo Sigit (kiri)dan Panglima TNI saat berkunjung ke Makassar.


Jakarta, NET24JAM.ID - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram soal peliputan media terkait tindak pidana atau kejahatan kekerasan. 


Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 tersebut ditandatangani oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021.


Terbitnya telegram ini menuai kontroversi, dikarenakan termaktub dalam poin pertama dalam telegram itu agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. 


Tanggapan Dewan Pers

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli meminta Polri menjelaskan soal telegram Kapolri terkait kegiatan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.


"Polri harus menjelaskan di dalam isi telegram apakah pelarangan tersebut berlaku untuk media umum atau media internal atau kehumasan di lingkungan kepolisian," ujar Arif, Selasa (6/4/2021).


Arif tidak menginginkan ada kebingungan ataupun salah tafsir dalam mengimplementasikan telegram Kapolri tersebut.


"Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir. Terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum," ucapnya.


Kritik dari Kontras 

Sementara itu, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar menyebut penerbitan surat telegram Kapolri mengenai larangan media siarkan arogansi dan kekerasan polisi berpotensi membahayakan kebebasan pers.


"Surat Telegram tersebut berbahaya bagi kebebasan pers karena publik diminta percaya pada narasi tunggal negara. Sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak-tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring," ujar Rivanlee melalui pesan singkat, Selasa (6/4/2021).


Sebaliknya, penerbitan surat telegram tersebut justru akan membuat publik semakin tidak puas.


"Terlebih lagi, banyak catatan dari penanganan aksi massa yang brutal. Publik mengharapkan polisi yang humanis, bukan yang suka kekerasan dengan dalih ketegasan," tegas Rivanlee.


Penjelasan Polri

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, surat telegram Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan liputan dikeluarkan agar kinerja polisi di seluruh kewilayahan makin baik.


Rusdi menegaskan, surat telegram itu ditujukan kepada seluruh kapolda untuk jadi perhatian kepala bidang humas.


"Telegram itu ditujukan kepada kabid humas. Itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal," ujarnya.


Peraturan yang tertuang dalam surat telegram tersebut dibuat berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.


Isi Surat Telegram Kapolri

Adapun isi surat telegram Kapolri adalah sebagai berikut :


  1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

  3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

  4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan.

  5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

  6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

  7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

  8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

  9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

  10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

  11. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.


(Ridwan)


Sumber : 

  • VIVA.co.id

  • Tribunnews.com

  • nasional.kompas.com

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • "Tuai Kontroversi" Terkait Telegram Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Aparat

Terkait

Iklan