Iklan

Kebebasan Pers di Sumatera Utara Terancam Punah, Dimanakah Hukum dan Demokrasi?

Redaksi
20/06/21, 20:40 WIB Last Updated 2021-06-20T14:05:28Z

ilustrasi gambar

NET24JAM.ID - Kebebasan pers atau sering disebut dengan freedom of the press adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.


Bagaimanakah sebenarnya kebebasan pers di Indonesia? Lantas, Bagaimana penegakan hukum pers dan Demokrasi untuk insan pers di Indonesia? dan Ada apa dengan kebebasan pers di Sumatera Utara? Simak selengkapnya artikel berikut ini.


Kali ini penulis akan membahas dan merangkumkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. 


Indonesia, Demokrasi dan Kebebasan Pers

Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers.


Pers yang lebih identik dengan media ataupun dunia jurnalistik, juga dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.


Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers, masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat.


Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut penulis yang dikutip dari berbagai sumber, bahwa dengan adanya kebebasan pers diantaranya media online, media cetak maupun elektronik dimungkinkan dapat menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.


Kendati demikian, kebebasan pers bukan berarti pers bisa semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang disertai dengan tanggung jawab sosial.


Oleh sebab itu, pers harus bertanggung jawab terhadap publik terkait pemberitaan yang telah dikeluarkan. Selain itu, pers yang bebas adalah pers yang tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia.


Sebagai penganut sistem demokrasi, sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal.


Kebebasan pers di Indonesia sendiri telah diatur dalam undang-undang. Ada 2 Undang-undang yang mengatur kebebasan pers, antara lain sebagai berikut : 


  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.


Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.


Karakteristik Hukum Pers dan Prospek Konsolidasi Demokrasi 

Undang-undang (UU) Pers merupakan produk hukum yang berkarakteristik responsif. Hal ini dapat diketahui dari proses pembentukannya yang dilakukan dengan cara yang partisipatif. 


Materi UU Pers juga telah sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat karena memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kemerdekaan pers. 


Meskipun UU Pers berkarakteristik responsif, namun UU Pers belum ditegakkan secara efektif karena masih terjadi praktik kekerasan terhadap para praktisi pers dan penyalahgunaan kemerdekaan pers. 


Hal ini menandakan bahwa jaminan dan 

perlindungan normatif kemerdekaan pers melalui UU Pers masih belum cukup. 


Dalam konteks ini, maka konsolidasi demokrasi menghendaki adanya peningkatan secara fundamental komitmen publik untuk menggunakan prosedur-prosedur demokratis untuk menata ruang publik yang muncul dalam proses bernegara. 


Untuk itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama agar kemerdekaan pers dapat terwujudkan. Konsistensi penegakan hukum pers perlu dilakukan oleh segenap elemen. 


Namun pun harus memberikan perlindungan terhadap para praktisi pers dengan menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap para praktisi pers. 


Selain itu, jaminan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers seharusnya diimbangi dengan profesionalisme para praktisi pers, dengan cara mematuhi kode etik profesi pers serta meningkatkan kemampuan jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan. 


Selain Kemerdekaan pers, tanpa memperhatikan batasan-batasan hukum dan etika akan menghasilkan suatu kemerdekaan pers yang berlebihan.


Dalam khazanah ilmu hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, diantaranya ;


  1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan/hukum represif.


  1. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya/hukum otonom.


  1. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial/hukum responsif (Nonet & Selznick, 2008:83-84).


Nonet dan Selznick berpendapat bahwa hukum represif, otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda, tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi dimana setiap tipe hukum akan berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkannya, kecuali hukum tersebut bergerak ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Misalnya hukum represif, tidak bisa memecahkan problem legitimasi selama tetap bersifat represif. Hukum represif akan mampu memecahkan masalah legitimasi ketika berevolusi menjadi hukum otonom.


Sedangkan kelemahan utama dari hukum otonom terletak di dalam tendensinya ke arah prosedur/formalisme hukum, yang akan mengurangi relevansi hukum untuk pemecahan masalah dan tidak peka terhadap tuntutan keadilan sosial. 


Hukum otonom akan mampu memecahkan masalah ketika berevolusi menjadi hukum yang lebih responsif. Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berpandangan bahwa hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil.


Suatu hukum yang responsif, harus diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, bukan kehendak penguasa, sehingga hukum dapat berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat.


Oleh karena itu, UU Pers materi muatannya harus mencerminkan kehendak dari masyarakat dengan memberikan jaminan kemerdekaan dan perlindungan terhadap pers dan menghapus intervensi pemerintah yang dikhawatirkan dapat membelenggu kemerdekaan pers.


Latar belakang pembentukan UU Pers 

merupakan bentuk ;


  1. Pengakuan pentingnya jaminan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.


  1. Pengakuan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan unsur penting dalam menciptakan negara yang demokratis.


  1. Pengakuan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki.


  1. Jaminan pers terbebas dari tekanan penguasa, ada pelarangan intervensi pemerintah terhadap pers dan adanya perlindungan hukum terhadap pers.


  1. Penekanan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib.


  1. Penjaminan sudah tidak adanya pembredelan dan pencabutan SIUPP.


Dasar-dasar pertimbangan tersebut merupakan wujud dari pemberian rasa keadilan dan pemenuhan kehendak masyarakat, sekaligus juga memberikan jaminan kemerdekaan pers. 


UU Pers telah menghidupkan kembali isi Pasal 28 UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu tentang pentingnya kemerdekaan pers yang sempat terkubur melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 pada era pemerintahan Orde Baru.


Kebebasan Pers di Sumatera Utara Terancam Punah

Akhir-akhir ini maraknya dugaan pencekalan, intimidasi, teror, pengusiran hingga kekerasan terhadap insan pers kembali terjadi di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara.


Penulis juga berpendapat, bahwa ketidakpastian perlindungan hukum dalam kasus-kasus yang menimpa para jurnalis menjadi preseden buruk yang merugikan dunia pers.


Dikatakan demikian, karena hal itu diduga menjadi penyebab semakin tingginya jumlah dan kualitas ketidakadilan terhadap jurnalis khususnya di Provinsi Sumatera Utara.


Selain itu, kurangnya kesadaran sebagian insan pers dalam menjalankan tugasnya untuk tetap menjaga keselamatan dan mematuhi kode etik jurnalistik.


Penulis juga meminta agar seluruh elemen baik sesama insan pers maupun pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, masyarakat dan seluruh elemen bangsa agar mendukung kebebasan pers di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang dinilai sudah terancam punah.


Adapun beberapa kasus di tahun 2021 menimpa insan pers di Sumatera Utara yang berhasil dihimpun, yakni ;


Rumah Jurnalis Kota Binjai Dibakar Orang Tak Dikenal (OTK)


Rumah milik orang tua Sopian, jurnalis harian terbitan Sumut yang berlokasi di Jalan Bantara Raya, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara, dibakar orang tidak dikenal pada Minggu dini hari, 13 Juni 2021 sekra pukul 00.05 Wib.


Pembakaran tersebut diduga terkait kerja jurnalistik Sopian, yang menulis soal maraknya aktivitas perjudian dan narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.


Jurnalis Kota Medan Terjerat UU ITE yang Dilaporkan oleh Istri Gubernur Sumatera Utara


Ismail Marzuki seorang jurnalis dan sekaligus aktivis di Kota Medan, dirinya dilaporkan sebagai tersangka kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Ismail Marzuki, dilaporkan telah menyebarkan kebencian, fitnah serta hoax, oleh istri Gubernur Sumatera Utara.


Nawal Lubis merasa tidak senang, karena merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya atas pemberitaan media mudanews.com. 


Laporan media tersebut menyebutkan keberadaan Taman Edukasi Buah Cakra, yang diakui oleh Gubernur Sumatera utara (Sumut), Edy Rahmayadi sebagai kediaman pribadi.


Istri Gubernur Sumut, merasa keberadaan Taman Edukasi Buah Cakra itu, adalah urusan pribadi dan tidak terkait dengan publik. Juga tidak terkait dengan hajat hidup orang banyak.


Pernyataan tersebut selalu diberikan Nawal Lubis kepada semua pihak, termasuk media yang ingin melakukan konfirmasi terkait keberadaan bangunan mewah di sektor 1 Benteng Putri hijau di provinsi Sumut tersebut.


Sementara itu, media mudanews.com pernah menulis bahwa Perbup Bupati Deli Serdang tahun 2014, gugatan Heriza Putra Harahap di PTUN Medan yang tidak dapat mengembangkan kandang lembu di Dusun 1 tahun 2019. Karena adanya peraturan Bupati Deli Serdang yang menetapkan Dusun 1 sebagai sektor 1, Situs Cagar Budaya Benteng Putri Hijau. 


Selain itu menurut media tersebut, izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Nawal Lubis, diatas lahan sektor 1, sudah membuktikan bahwa sektor 1 Benteng Putri Hijau menjadi kediaman pribadi.


Ismail Marzuki pernah merespon bahwa penetapan status tersangka kepada dirinya, adalah dinamika bagi perjalanan aktivis pers di Sumatera Utara.


Jurnalis Metro TV di Serdang Bedagai Diteror OTK 


Jurnalis Metro TV, Pujianto, diteror oleh orang tidak dikenal. Pujianto merupakan kontributor Metro TV yang bertugas melakukan liputan di Kabupaten Serdang Bedagai.


Pada Senin dini hari, 31 Mei 2021, salah satu ban mobil Pujianto, yang terparkir di depan rumahnya di Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, dibakar oleh orang tak dikenal. Saat itu, dia dan keluarganya sedang tertidur lelap.


Asap kemudian tercium dari dalam rumah, dan istri Pujianto seketika terbangun karena mencium bau asap tersebut. Istri pujianto segera menyalakan lampu rumah dan bergegas keluar teras, tempat bau asap. 


Ketika keluar dia melihat orang berlari menjauh dari teras rumahnya, dan menemukan satu sandal yang tertinggal. Tetapi dia tidak sempat melihat wajah atau sosok pelaku tersebut, sehingga tidak bisa mengidentifikasi siapa orang yang telah membakar ban mobil suaminya.


Sebelum mobilnya dibakar, Pujianto sempat memantau dan merekam aktivitas perjudian yang meresahkan warga di desa Pon tersebut. Ia mengendarai mobilnya di tempat judi tembak ikan yang sempat ditutup beberapa waktu. Namun Sepekan terakhir lokasi judi itu kembali dibuka.


Jurnalis Kota Medan Diusir Saat Ingin Mewawancarai Wali Kota Medan


Jurnalis tribun Medan, Rechtin Hani Ritonga dan jurnalis Suara Pakar, Ilham Pradilla dihalangi melakukan wawancara kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Mereka diusir dengan berbagai alasan, diantaranya harus ada izin, sudah bukan jam kerja, dan mengganggu ketenangan.


Pengusiran terjadi saat para insan pers tersebut hendak mewawancarai Bobby Nasution tentang kasus macetnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seratusan orang staf tata usaha di berbagai SMP di Kota Medan.   


Mereka mencoba untuk mewawancarai Wali Kota Medan Bobby Nasution secara doorstop di lobby Balai Kota sekitar pukul 11.00 Wib.


Tidak lama kemudian, ia pun mengetahui Bobby Nasution telah meninggalkan Balaikota. Sore hari sekitar pukul 16.00 Wib, Hani dan Ilham Pradilla menunggu Bobby Nasution di depan pintu masuk Balai Kota. 


Tidak lama kemudian, mereka didatangi petugas Satpol PP yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh mewawancarai Wali Kota, kecuali telah memiliki izin. Namun Hani dan Ilham tetap bertahan.


Sekitar pukul 17.20 WIB, mereka mendekat ke depan pintu Balai Kota dan mobil dinas Wali Kota Bobby Nasution. Keduanya langsung diusir dan dilarang menunggu di situ. 


Kali ini petugas polisi dan Paspampres ikut mengusir mereka. Petugas menyatakan bahwa mereka tidak boleh wawancara saat itu, dengan berbagai alasan diantaranya harus ada izin, sudah bukan jam kerja, dan mengganggu ketenangan. Hani dan Ilham kemudian meninggalkan Balai Kota.


Rumah Jurnalis di Pematangsiantar Dibakar OTK 


Rumah seorang jurnalis media online di Pematangsiantar dicoba dibakar orang tak dikenal (OTK), pada Sabtu 29 Mei 2021. Dalam laporannya di Mapolresta Pematangsiantar, Abdul Kohar Lubis alias Bembi yang merupakan pemimpin umum media online Linktoday.com, rumahnya disiram sejenis bahan bakar minyak (BBM) di pintu depan, dan kemudian dibakar.


Beruntung korban cepat mengetahuinya dan memadamkan kobaran api, hingga tidak terjadi kebakaran besar.


Beberapa hari sebelumnya, Abdul mengaku pernah mendapat teror melalui pesan Whatsapp (WA) yang memintanya tidak lagi memberitakan aktivitas salah seorang diduga bandar narkoba.


Jurnalis di Simalungun Ditemukan Tewas dengan Luka Tembakan


Jurnalis Mara Salem Harahap Ditemukan Tewas dengan Luka Tembakan ditubuhnya. Pemimpin Redaksi lassernewstoday.com, Mara Salem Harahap alias Marsal Harahap ditemukan tewas bersimbah darah, di dalam mobil yang dikendarainya, pada Sabtu dini hari, 19 Juni 2021.


Media online milik Marsal Harahap dikenal kritis dan pernah memberitakan berbagai kasus. Diantaranya dugaan penyelewengan di PTPN, maraknya peredaran narkoba dan judi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Serta bisnis hiburan malam yang diduga melanggar aturan.


Penutup

Kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Perlu literasi dan edukasi bahwa kebebasan pers harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan pers diisi dengan hal-hal yang tidak produktif.


Pers berperan penting dalam menjaga demokrasi Indonesia melalui kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dan aktif mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu, hak kebebasan pers harus terus dijaga dan diperjuangkan.


Salah satu Indikator dalam negara Hukum adalah ditegakkannya Hak Azasi Manusia  (HAM) di negara tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia adalah negara hukum yang mana harus menjunjung tinggi HAM.


Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."


Selain Pasal 28 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul kebebasan pers juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."


Pasal-pasal inilah yang kemudian menjadi payung hukum atau dasar hukum bagi kebebasan pers yang ada di Indonesia.


Kemudian ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin hak kebebasan pers sebagai hak asasi manusia.


Ketentuan ini menjadikan kebebasan pers sebagai hak asasi manusia yang tentu saja menjadi indikator penting demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) juga menyatakan bahwa, "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." 


Pasal ini memberikan hak bagi pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, demi untuk memenuhi hak ingin tahu masyarakat luas.


Lewat beberapa penjelasan-penjelasan ini saja kita sudah bisa mengetahui lebih lanjut jika kebebasan pers merupakan hak asasi manusia. 


Oleh karena itu maka kebebasan pers harus dilindungi demi jalannya proses demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pers, maka masyarakat dapat mendapatkan informasi yang menjadi inti dari Pasal 28F UUD 1945. 


Maka dari itu penting sekali bagi perlindungan bagi para penyedia informasi ini. Lewat ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan, kita telah mengetahui bahwa Indonesia sendiri menjunjung tinggi kebebasan pers. Indonesia juga menjaga agar kebebasan pers ini terlindung.


Oleh karena itu tindakan yang mengkriminalisasi jurnalis bukanlah tindakan yang menjunjung kebebasan pers. Dengan dikriminalisasinya jurnalis sama saja dengan pembungkaman pers.


Kemudian tindakan oknum-oknum tertentu di Sumatera Utara yang menggunakan kekerasan terhadap insan pers, tidak mencerminkan bahwa Sumatera Utara sebagai provinsi di Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan pers.


Penulis : Ridwan


Sumber :

  • Data Tim Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI/advokasi.aji.or.id)

  • Wikipedia

  • Artikel Triya Indra Rahmawan

  • Kompas.com

  • Kompasiana

  • Sindonews

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kebebasan Pers di Sumatera Utara Terancam Punah, Dimanakah Hukum dan Demokrasi?

Terkait

Iklan