Iklan

Resmi Dibuka! CPNS dan PPPK Tahun 2021 di 570 Instansi Pemerintah

Redaksi
30/06/21, 21:26 WIB Last Updated 2021-06-30T14:26:54Z


Jakarta, NET24JAM.ID - Mulai hari ini, seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 telah resmi dimulai. Sebanyak 570 instansi pemerintah turut berpartisipasi untuk merekrut talenta terbaik bangsa.


“570 instansi pemerintah tersebut terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Katmoko Ari Sambodo, di Jakarta, Rabu (30/6/2021).


Ke-570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khusus bagi instansi daerah, juga akan merekrut PPPK Guru.


Ari mengingatkan agar calon pelamar dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil. Terkait jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.


Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen)PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. 


Sedangkan, informasi terkait formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar. 


“Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena pelamar hanya dapat memilih satu jalur dan satu formasi, dan tidak dapat diubah ketika sudah dilakukan pendaftaran,” ungkap Ari.


Pendaftaran Seleksi CASN dibuka sejak 30 Juni hingga 21 Juli 2021 serentak untuk CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Nonguru. Pendaftaran dilakukan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/. 


Berikut daftar 570 instansi pemerintah yang membuka seleksi CASN Tahun 2021:


Kementerian dan Lembaga


1.  Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

6. Kementerian Dalam Negeri

7. Kementerian Luar Negeri

8. Kementerian Pertahanan

9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

10. Kementerian Pertanian

11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

14. Kementerian Kesehatan

15. Kementerian Agama

16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

17. Kementerian Kelautan dan Perikanan

18. Kementerian Komunikasi dan Informatika

19. Kementerian Perdagangan

20. Kementerian Perindustrian

21. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

22. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

23. Kejaksaan Agung

24. Badan Intelijen Negara

25. Sekretariat Jenderal MPR RI

26. Sekretariat Jenderal DPR RI

27. Mahkamah Agung RI

28. Badan Pemeriksa Keuangan

29. Badan Siber dan Sandi Negara

30. Badan Kepegawaian Negara

31. Badan Pusat Statistik

32. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

33. Badan Informasi Geospasial

34. Badan Kependudukan dan KB Nasional

35. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

37. Perpustakaan Nasional RI

38. Badan Standardisasi Nasional

39. Badan Pengawas Obat dan Makanan

40. Lembaga Ketahanan Nasional RI

41. Kepolisian Negara

42. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

43. Badan Narkotika Nasional

44. Setjen Komnas HAM

45. Setjen Dewan Perwakilan Daerah

46. Badan Keamanan Laut RI

47. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

48. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

49. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

50. Badan Pengawas Pemilihan Umum

51. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

52. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

53. Badan Riset dan Inovasi Nasional


Pemerintah Provinsi


1. Pemerintah Aceh

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

3. Pemerintah Provinsi Riau

4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

5. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. Pemerintah Provinsi Bengkulu

8. Pemerintah Provinsi Lampung

9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

11. Pemerintah Provinsi Banten

12. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

14. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

20. Pemerintah Provinsi Gorontalo

21. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

24. Pemerintah Provinsi Bali

25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

26. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

27. Pemerintah Provinsi Maluku

28. Pemerintah Provinsi Maluku Utara

29. Pemerintah Provinsi Papua

30. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

31. Pemerintah Provinsi Papua Barat

32. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

33. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara


Pemerintah Kabupaten


1. Pemerintah Kab. Aceh Barat

2. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya

3. Pemerintah Kab. Aceh Besar

4. Pemerintah Kab. Aceh Jaya

5. Pemerintah Kab. Aceh Selatan

6. Pemerintah Kab. Aceh Singkil

7. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang

8. Pemerintah Kab. Aceh Tengah

9. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara

10. Pemerintah Kab. Aceh Timur

11. Pemerintah Kab. Aceh Utara

12. Pemerintah Kab. Agam

13. Pemerintah Kab. Alor

14. Pemerintah Kab. Asahan

15. Pemerintah Kab. Asmat

16. Pemerintah Kab. Badung

17. Pemerintah Kab. Balangan

18. Pemerintah Kab. Bandung

19. Pemerintah Kab. Bandung Barat

20. Pemerintah Kab. Banggai

21. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan

22. Pemerintah Kab. Banggai Laut

23. Pemerintah Kab. Bangka

24. Pemerintah Kab. Bangka Selatan

25. Pemerintah Kab. Bangka Tengah

26. Pemerintah Kab. Bangkalan

27. Pemerintah Kab. Bangli

28. Pemerintah Kab. Banjar

29. Pemerintah Kab. Banjarnegara

30. Pemerintah Kab. Bantaeng

31. Pemerintah Kab. Bantul

32. Pemerintah Kab. Banyuasin

33. Pemerintah Kab. Banyumas

34. Pemerintah Kab. Banyuwangi

35. Pemerintah Kab. Barito Kuala

36. Pemerintah Kab. Barito Selatan

37. Pemerintah Kab. Barito Timur

38. Pemerintah Kab. Barito Utara

39. Pemerintah Kab. Barru

40. Pemerintah Kab. Batang

41. Pemerintah Kab. Batubara

42. Pemerintah Kab. Bekasi

43. Pemerintah Kab. Belitung

44. Pemerintah Kab. Belitung Timur

45. Pemerintah Kab. Belu

46. Pemerintah Kab. Bener Meriah

47. Pemerintah Kab. Bengkalis

48. Pemerintah Kab. Bengkayang

49. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan

50. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

51. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

52. Pemerintah Kab. Berau

53. Pemerintah Kab. Biak Numfor

54. Pemerintah Kab. Bima

55. Pemerintah Kab. Bintan

56. Pemerintah Kab. Bireuen

57. Pemerintah Kab. Blitar

58. Pemerintah Kab. Blora

59. Pemerintah Kab. Boalemo

60. Pemerintah Kab. Bogor

61. Pemerintah Kab. Bojonegoro

62. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow

63. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan

64. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur

65. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara

66. Pemerintah Kab. Bombana

67. Pemerintah Kab. Bondowoso

68. Pemerintah Kab. Bone

69. Pemerintah Kab. Bone Bolango

70. Pemerintah Kab. Boyolali

71. Pemerintah Kab. Brebes

72. Pemerintah Kab. Buleleng

73. Pemerintah Kab. Bulukumba

74. Pemerintah Kab. Bulungan

75. Pemerintah Kab. Buol

76. Pemerintah Kab. Buru

77. Pemerintah Kab. Buru Selatan

78. Pemerintah Kab. Buton

79. Pemerintah Kab. Buton Selatan

80. Pemerintah Kab. Buton Tengah

81. Pemerintah Kab. Buton Utara

82. Pemerintah Kab. Ciamis

83. Pemerintah Kab. Cianjur

84. Pemerintah Kab. Cilacap

85. Pemerintah Kab. Cirebon

86. Pemerintah Kab. Dairi

87. Pemerintah Kab. Deiyai

88. Pemerintah Kab. Deli Serdang

89. Pemerintah Kab. Demak

90. Pemerintah Kab. Dharmasraya

91. Pemerintah Kab. Dogiyai

92. Pemerintah Kab. Dompu

93. Pemerintah Kab. Donggala

94. Pemerintah Kab. Empat Lawang

95. Pemerintah Kab. Ende

96. Pemerintah Kab. Enrekang

97. Pemerintah Kab. Fak-Fak

98. Pemerintah Kab. Flores Timur

99. Pemerintah Kab. Garut

100. Pemerintah Kab. Gayo Lues

101. Pemerintah Kab. Gorontalo

102. Pemerintah Kab. Gorontalo Utara

103. Pemerintah Kab. Gowa

104. Pemerintah Kab. Gresik

105. Pemerintah Kab. Grobogan

106. Pemerintah Kab. Gunung Kidul

107. Pemerintah Kab. Gunung Mas

108. Pemerintah Kab. Halmahera Barat

109. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan

110. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah

111. Pemerintah Kab. Halmahera Timur

112. Pemerintah Kab. Halmahera Utara

113. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan

114. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah

115. Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara

116. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan

117. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir

118. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu

119. Pemerintah Kab. Indramayu

120. Pemerintah Kab. Intan Jaya

121. Pemerintah Kab. Jayapura

122. Pemerintah Kab. Jayawijaya

123. Pemerintah Kab. Jember

124. Pemerintah Kab. Jembrana

125. Pemerintah Kab. Jeneponto

126. Pemerintah Kab. Jepara

127. Pemerintah Kab. Jombang

128. Pemerintah Kab. Kaimana

129. Pemerintah Kab. Kampar

130. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

131. Pemerintah Kab. Karanganyar

132. Pemerintah Kab. Karangasem

133. Pemerintah Kab. Karawang

134. Pemerintah Kab. Karimun

135. Pemerintah Kab. Karo

136. Pemerintah Kab. Katingan

137. Pemerintah Kab. Kaur

138. Pemerintah Kab. Kayong Utara

139. Pemerintah Kab. Kebumen

140. Pemerintah Kab. Kediri

141. Pemerintah Kab. Keerom

142. Pemerintah Kab. Kendal

143. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai

144. Pemerintah Kab. Kepahiang

145. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas

146. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru

147. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti

148. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe

149. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar

150. Pemerintah Kab. Kepulauan Sula

151. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud

152. Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar

153. Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen

154. Pemerintah Kab. Ketapang

155. Pemerintah Kab. Klaten

156. Pemerintah Kab. Klungkung

157. Pemerintah Kab. Kolaka

158. Pemerintah Kab. Kolaka Timur

159. Pemerintah Kab. Kolaka Utara

160. Pemerintah Kab. Konawe

161. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan

162. Pemerintah Kab. Konawe Selatan

163. Pemerintah Kab. Konawe Utara

164. Pemerintah Kab. Kotabaru

165. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat

166. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur

167. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

168. Pemerintah Kab. Kubu Raya

169. Pemerintah Kab. Kudus

170. Pemerintah Kab. Kulon Progo

171. Pemerintah Kab. Kuningan

172. Pemerintah Kab. Kupang

173. Pemerintah Kab. Kutai Barat

174. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

175. Pemerintah Kab. Kutai Timur

176. Pemerintah Kab. Labuhanbatu

177. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan

178. Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara

179. Pemerintah Kab. Lahat

180. Pemerintah Kab. Lamandau

181. Pemerintah Kab. Lamongan

182. Pemerintah Kab. Lampung Barat

183. Pemerintah Kab. Lampung Selatan

184. Pemerintah Kab. Lampung Tengah

185. Pemerintah Kab. Lampung Timur

186. Pemerintah Kab. Lampung Utara

187. Pemerintah Kab. Landak

188. Pemerintah Kab. Langkat

189. Pemerintah Kab. Lanny Jaya

190. Pemerintah Kab. Lebak

191. Pemerintah Kab. Lembata

192. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota

193. Pemerintah Kab. Lingga

194. Pemerintah Kab. Lombok Barat

195. Pemerintah Kab. Lombok Tengah

196. Pemerintah Kab. Lombok Timur

197. Pemerintah Kab. Lombok Utara

198. Pemerintah Kab. Lumajang

199. Pemerintah Kab. Luwu

200. Pemerintah Kab. Luwu Timur

201. Pemerintah Kab. Luwu Utara

202. Pemerintah Kab. Madiun

203. Pemerintah Kab. Magelang

204. Pemerintah Kab. Magetan

205. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

206. Pemerintah Kab. Majalengka

207. Pemerintah Kab. Majene

208. Pemerintah Kab. Malaka

209. Pemerintah Kab. Malang

210. Pemerintah Kab. Malinau

211. Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya

212. Pemerintah Kab. Maluku Tengah

213. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

214. Pemerintah Kab. Mamasa

215. Pemerintah Kab. Mamberamo Raya

216. Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah

217. Pemerintah Kab. Mamuju

218. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

219. Pemerintah Kab. Mandailing Natal

220. Pemerintah Kab. Manggarai

221. Pemerintah Kab. Manggarai Barat

222. Pemerintah Kab. Manggarai Timur

223. Pemerintah Kab. Manokwari

224. Pemerintah Kab. Manokwari Selatan

225. Pemerintah Kab. Mappi

226. Pemerintah Kab. Maros

227. Pemerintah Kab. Maybrat

228. Pemerintah Kab. Melawi

229. Pemerintah Kab. Mempawah

230. Pemerintah Kab. Merauke

231. Pemerintah Kab. Mesuji

232. Pemerintah Kab. Mimika

233. Pemerintah Kab. Minahasa

234. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan

235. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara

236. Pemerintah Kab. Minahasa Utara

237. Pemerintah Kab. Mojokerto

238. Pemerintah Kab. Morowali

239. Pemerintah Kab. Morowali Utara

240. Pemerintah Kab. Muara Enim

241. Pemerintah Kab. Muna

242. Pemerintah Kab. Muna Barat

243. Pemerintah Kab. Murung Raya

244. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin

245. Pemerintah Kab. Musi Rawas

246. Pemerintah Kab. Nabire

247. Pemerintah Kab. Nagan Raya

248. Pemerintah Kab. Nagekeo

249. Pemerintah Kab. Natuna

250. Pemerintah Kab. Nduga

251. Pemerintah Kab. Ngada

252. Pemerintah Kab. Nganjuk

253. Pemerintah Kab. Ngawi

254. Pemerintah Kab. Nias

255. Pemerintah Kab. Nias Barat

256. Pemerintah Kab. Nias Selatan

257. Pemerintah Kab. Nias Utara

258. Pemerintah Kab. Nunukan

259. Pemerintah Kab. Ogan Ilir

260. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir

261. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu

262. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.

263. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur

264. Pemerintah Kab. Pacitan

265. Pemerintah Kab. Padang Lawas

266. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara

267. Pemerintah Kab. Padang Pariaman

268. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

269. Pemerintah Kab. Pamekasan

270. Pemerintah Kab. Pandeglang

271. Pemerintah Kab. Pangandaran

272. Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan

273. Pemerintah Kab. Paniai

274. Pemerintah Kab. Parigi Moutong

275. Pemerintah Kab. Pasaman Barat

276. Pemerintah Kab. Pasangkayu

277. Pemerintah Kab. Paser

278. Pemerintah Kab. Pasuruan

279. Pemerintah Kab. Pati

280. Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak

281. Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang

282. Pemerintah Kab. Pekalongan

283. Pemerintah Kab. Pelalawan

284. Pemerintah Kab. Pemalang

285. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara

286. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

287. Pemerintah Kab. Pesawaran

288. Pemerintah Kab. Pesisir Barat

289. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

290. Pemerintah Kab. Pidie

291. Pemerintah Kab. Pidie Jaya

292. Pemerintah Kab. Pinrang

293. Pemerintah Kab. Pohuwato

294. Pemerintah Kab. Polewali Mandar

295. Pemerintah Kab. Ponorogo

296. Pemerintah Kab. Poso

297. Pemerintah Kab. Pringsewu

298. Pemerintah Kab. Probolinggo

299. Pemerintah Kab. Pulang Pisau

300. Pemerintah Kab. Pulau Morotai

301. Pemerintah Kab. Pulau Taliabu

302. Pemerintah Kab. Puncak

303. Pemerintah Kab. Purbalingga

304. Pemerintah Kab. Purwakarta

305. Pemerintah Kab. Purworejo

306. Pemerintah Kab. Raja Ampat

307. Pemerintah Kab. Rembang

308. Pemerintah Kab. Rokan Hilir

309. Pemerintah Kab. Rokan Hulu

310. Pemerintah Kab. Rote Ndao

311. Pemerintah Kab. Sabu Raijua

312. Pemerintah Kab. Sambas

313. Pemerintah Kab. Samosir

314. Pemerintah Kab. Sampang

315. Pemerintah Kab. Sanggau

316. Pemerintah Kab. Sarmi

317. Pemerintah Kab. Sekadau

318. Pemerintah Kab. Seluma

319. Pemerintah Kab. Semarang

320. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat

321. Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur

322. Pemerintah Kab. Serang

323. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai

324. Pemerintah Kab. Seruyan

325. Pemerintah Kab. Siak

326. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro

327. Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

328. Pemerintah Kab. Sidoarjo

329. Pemerintah Kab. Sigi

330. Pemerintah Kab. Sijunjung

331. Pemerintah Kab. Sikka

332. Pemerintah Kab. Simalungun

333. Pemerintah Kab. Simeulue

334. Pemerintah Kab. Sinjai

335. Pemerintah Kab. Sintang

336. Pemerintah Kab. Situbondo

337. Pemerintah Kab. Sleman

338. Pemerintah Kab. Solok

339. Pemerintah Kab. Solok Selatan

340. Pemerintah Kab. Soppeng

341. Pemerintah Kab. Sorong

342. Pemerintah Kab. Sorong Selatan

343. Pemerintah Kab. Sragen

344. Pemerintah Kab. Subang

345. Pemerintah Kab. Sukabumi

346. Pemerintah Kab. Sukamara

347. Pemerintah Kab. Sukoharjo

348. Pemerintah Kab. Sumba Barat

349. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya

350. Pemerintah Kab. Sumba Tengah

351. Pemerintah Kab. Sumba Timur

352. Pemerintah Kab. Sumbawa

353. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat

354. Pemerintah Kab. Sumedang

355. Pemerintah Kab. Sumenep

356. Pemerintah Kab. Tabalong

357. Pemerintah Kab. Tabanan

358. Pemerintah Kab. Takalar

359. Pemerintah Kab. Tambrauw

360. Pemerintah Kab. Tana Tidung

361. Pemerintah Kab. Tana Toraja

362. Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

363. Pemerintah Kab. Tanah Datar

364. Pemerintah Kab. Tanah Laut

365. Pemerintah Kab. Tangerang

366. Pemerintah Kab. Tanggamus

367. Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan

368. Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah

369. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara

370. Pemerintah Kab. Tapin

371. Pemerintah Kab. Tasikmalaya

372. Pemerintah Kab. Tegal

373. Pemerintah Kab. Teluk Bintuni

374. Pemerintah Kab. Teluk Wondama

375. Pemerintah Kab. Temanggung

376. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan

377. Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara

378. Pemerintah Kab. Toba Samosir

379. Pemerintah Kab. Tojo Una Una

380. Pemerintah Kab. Tolikara

381. Pemerintah Kab. Tolitoli

382. Pemerintah Kab. Toraja Utara

383. Pemerintah Kab. Trenggalek

384. Pemerintah Kab. Tuban

385. Pemerintah Kab. Tulang Bawang

386. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

387. Pemerintah Kab. Tulungagung

388. Pemerintah Kab. Wajo

389. Pemerintah Kab. Wakatobi

390. Pemerintah Kab. Waropen

391. Pemerintah Kab. Way Kanan

392. Pemerintah Kab. Wonogiri

393. Pemerintah Kab. Wonosobo

394. Pemerintah Kab. Yahukimo

395. Pemerintah Kab. Yalimo


Pemerintah Kota


1. Pemerintah Kota Ambon

2. Pemerintah Kota Balikpapan

3. Pemerintah Kota Banda Aceh

4. Pemerintah Kota Bandar Lampung

5. Pemerintah Kota Bandung

6. Pemerintah Kota Banjar

7. Pemerintah Kota Banjarbaru

8. Pemerintah Kota Banjarmasin

9. Pemerintah Kota Batam

10. Pemerintah Kota Batu

11. Pemerintah Kota Baubau

12. Pemerintah Kota Bekasi

13. Pemerintah Kota Bengkulu

14. Pemerintah Kota Bima

15. Pemerintah Kota Binjai

16. Pemerintah Kota Bitung

17. Pemerintah Kota Blitar

18. Pemerintah Kota Bogor

19. Pemerintah Kota Bontang

20. Pemerintah Kota Bukittinggi

21. Pemerintah Kota Cilegon

22. Pemerintah Kota Cimahi

23. Pemerintah Kota Cirebon

24. Pemerintah Kota Denpasar

25. Pemerintah Kota Depok

26. Pemerintah Kota Dumai

27. Pemerintah Kota Gorontalo

28. Pemerintah Kota Gunungsitoli

29. Pemerintah Kota Jayapura

30. Pemerintah Kota Kediri

31. Pemerintah Kota Kendari

32. Pemerintah Kota KotaMobagu

33. Pemerintah Kota Kupang

34. Pemerintah Kota Langsa

35. Pemerintah Kota Lhokseumawe

36. Pemerintah Kota Lubuklinggau

37. Pemerintah Kota Madiun

38. Pemerintah Kota Magelang

39. Pemerintah Kota Makassar

40. Pemerintah Kota Malang

41. Pemerintah Kota Manado

42. Pemerintah Kota Mataram

43. Pemerintah Kota Medan

44. Pemerintah Kota Metro

45. Pemerintah Kota Mojokerto

46. Pemerintah Kota Padang

47. Pemerintah Kota Padang Panjang

48. Pemerintah Kota Padangsidimpuan

49. Pemerintah Kota Pagar Alam

50. Pemerintah Kota Palangka Raya

51. Pemerintah Kota Palembang

52. Pemerintah Kota Palopo

53. Pemerintah Kota Palu

54. Pemerintah Kota Pangkal Pinang

55. Pemerintah Kota Parepare

56. Pemerintah Kota Pariaman

57. Pemerintah Kota Pasuruan

58. Pemerintah Kota Payakumbuh

59. Pemerintah Kota Pekalongan

60. Pemerintah Kota Pekanbaru

61. Pemerintah Kota Pematang Siantar

62. Pemerintah Kota Prabumulih

63. Pemerintah Kota Probolinggo

64. Pemerintah Kota Sabang

65. Pemerintah Kota Salatiga

66. Pemerintah Kota Samarinda

67. Pemerintah Kota Sawahlunto

68. Pemerintah Kota Semarang

69. Pemerintah Kota Serang

70. Pemerintah Kota Sibolga

71. Pemerintah Kota Singkawang

72. Pemerintah Kota Solok

73. Pemerintah Kota Sorong

74. Pemerintah Kota Subulussalam

75. Pemerintah Kota Sukabumi

76. Pemerintah Kota Sungai Penuh

77. Pemerintah Kota Surabaya

78. Pemerintah Kota Surakarta

79. Pemerintah Kota Tangerang

80. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

81. Pemerintah Kota Tanjungpinang

82. Pemerintah Kota Tarakan

83. Pemerintah Kota Tasikmalaya

84. Pemerintah Kota Tebing Tinggi

85. Pemerintah Kota Tegal

86. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

87. Pemerintah Kota Tomohon

88. Pemerintah Kota Tual

89. Pemerintah Kota Yogyakarta


(UN)


Sumber :

  • Humas Sekretariat Kabinet

  • Humas Kementerian PANRB

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Resmi Dibuka! CPNS dan PPPK Tahun 2021 di 570 Instansi Pemerintah

Terkait

Iklan