Iklan

Sorotan Tajam Seorang Praktisi Hukum Terkait Sekda Nias Utara

Redaksi
24/06/21, 04:29 WIB Last Updated 2021-06-23T21:29:39Z

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko sedang menginterogasi Sekda Nias Utara Yafeti Nazara saat ekspose kasus narkoba. (ANTARA).

Medan, NET24JAM.ID - Dikirimnya Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Utara non aktif ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Ildram untuk direhabilitasi mendapat sorotan tajam dari praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Eka Putra Zakran, SH., MH., alias Epza. 


Menurut Epza, rehabilitasi yang dilakukan oleh polisi terhadap Yafeti Nazara selaku Sekda Nias Utara nonaktif dianggap memiliki keistimewaan tersendiri. Sebab sampai saat ini kabarnya belum ada kepastian apakah yang bersangkutan akan menjalani persidangan atau tidak. 


Epza berpendapat, kendati akan direhab namun perkara harus tetap diproses ke pengadilan. Sehingga jelas dan terang mengenai kepastian hukumnya. Selain itu, proses hukum terhadap perkara ini tidak menjadi bias atau kabur.


"Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa sangat disesalkan jika yang melakukan tindak kejahatan adalah dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN atau sejenisnya, apalagi tindak pidana yang dilakukan menyangkut pemakaian narkoba. Perbuatan tersebut jelas terlarang, Selain bertentangan dengan hukum, juga merupakan musuh negara, itu yang bikin geram," ketus Epza, Rabu (23/6/2021).


Dia menyebut, sejatinya ASN adalah pejabat publik, harus memberikan contoh yang baik. Parahnya, masih kata Epza, bukan hanya sekedar pemakai biasa, pelaku justru berpesta pora dengan teman-temannya dan didampingi beberapa perempuan.


"Hal ini jelas perbuatan yang tak senonoh,  tak mencerminkan sedikitpun sebagai pamong atau abdi negara," imbuhnya.


"Justru hemat saya karena yang melakukan adalah dari unsur ASN mereka harus diberi sanksi yang tegas, masyarakat biasa saja di hukum. Nah, justru mereka harus dihukum berat, sehingga menjadi perhatian khusus bagi kalangan ASN agar lebih-lebih berhati-hati dan amanah dalam tugas," ujarnya menambahkan. 


Bila merujuk pada ketentuan UU Narkotika, Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki ataupun menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan pidana denda pi g sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar".


Sedangkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyatakan "Setiap orang penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian pengguna narkotika golongan II bagi dirinya sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Terakhir penggina narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun".


Kemudian pasal 127 ayat (3) menyatakan jika penyalahgunaan terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 


"Nah, jika yang dikenakan pasal 127 ayat (3)terhadap sekda nonaktif tersebut ya gak tepatlah, sebab dari kronologis dan tempat kejadian kan jelas mereka sedang melakukan kegiatan pesta pora. Analisis saya justru mereka sejak awal sudah merencanakan perihal kegiatan terlarang tersebut," tuturnya.


Sesuatu yang aneh dan berbeda bila dibandingkan dengan kasus empat personel Polda Aceh yang ditangkap Polrestabes Medan usai dugem bersama tiga mahasiswa di Medan. Mereka divonis rehabilitasi selama 2 bulan 15 hari. 


Para terdakwa terbukti bersalah, atas kepemilikan setengah butir ekstasi dalam sidang virtual di Pengadilan Negeri Medan.


Sebagaimana diketahui bahwa vonis tersebut berbunyi "Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 bulan 15 hari, menetapkan pidana tersebut dijalankan oleh para terdakwa, dengan menjalani rehabilitasi medis di Lembaga Pencegahan Narkotika (LRPPN) Bhayangkara," ujar hakim ketua Imanuel Tarigan saat di pengadilan.


"Berangkat dari dua kasus tersebut, jelas tampak disparitas atau kesenjangan antara satu dengan yang lain. Sementara prinsip hukum kita adalah equality before the law, persamaan kedudukan setiap orang didepan hukum, ini yang harus dipegang," jelas Epza. (Rid)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sorotan Tajam Seorang Praktisi Hukum Terkait Sekda Nias Utara

Terkait

Iklan