Iklan

Dugaan Diskriminasi Anak, DPRD Simalungun Didesak RDP Kepastian Hukum

Redaksi
06/08/21, 15:51 WIB Last Updated 2021-08-06T08:51:14Z



Simalungun, NET24JAM.ID - Lambatnya penanganan kasus diskriminasi Anak yang terjadi di Kabupaten Simalungun membuat Ketua LPA Pematangsiantar yang juga pemegang mandat Plt LPA Simalungun Ida Halanita Damanik, SHut angkat bicara.


Kepada NET24JAM.ID kak ida begitu panggilan namanya, pada Kamis (5/8/2021), menyatakan kegeramannya akan lambatnya proses hukum kekerasan/diskriminasi terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Gunung Maligas, dugaan seorang guru agama yang begitu tega menghukum beberapa muridnya dengan menyuruh menyedot air closed toilet memakai pipet dengan mulutnya.


Menurut Ida hal ini telah dilaporkan para orangtua korban melalui pengaduan masyarakat sejak 15 Februari 2021 yang lalu ke Polres Simalungun dan para korban juga saksi telah diperiksa penyidik PPA namun oknum guru tersebut hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka.


"Ada yang janggal, pihak penyidik meminta untuk melengkapi berkas para korban harus di visum psikis, tetapi mereka bilang apapun hasil dari visum psikis belum bisa untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, memang betul untuk menetapkan tersangka perlu alat bukti selain saksi korban dan saksi, menurut saya untuk alat bukti bisa saja pakaian yang digunakan saat terjadi kejadian itu," jelas Ida.


Lebih lanjut ida mengatakan, menurut informasi yang ia terima pihak penasehat hukum korban telah membuat pengaduan ke Komisi IV DPRD Simalungun.


"Jadi untuk itu, saya berharap pihak Komisi IV DPRD Simalungun yang menangani masalah Ibu dan Anak agar segera memproses dan RDP dengan instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kementerian Agama Simalungun agar keadilan bagi anak di Simalungun ini dapat berjalan dengan baik," terangnya kembali.


Di sisi lain, penasehat hukum para korban yakni Ikhsan Gunawan, SH., kepada NET24JAM.ID, pada Kamis (5/8/2021), menanggapi akan melakukan berbagai upaya untuk menuntut keadilan bagi para korban.


"Benar, saya telah mengirim pengaduan ke komisi IV DPRD Simalungun, bahkan untuk yang kedua kali, namun hingga kini belum terlihat untuk ditindak lanjuti, begitu juga nantinya saya akan mengirim laporan ke Kanwil Kementerian Agama Sumut, Bid Propam Poldasu, Ombudsman bahkan ke Kompolnas," terang Ikhsan.


Sementara Ketua Komisi IV Binton Tindaon melalui Sekretarisnya Andre Sinaga, SPd saat dikonfirmasi awak media Jumat (6/8/2021) melalui pesan whatsapp terkait surat pengaduan masyarakat apakah sudah diterima dan bagaimana tindak lanjutnya hingga saat ini belum memberikan jawaban.


(Bambang)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Dugaan Diskriminasi Anak, DPRD Simalungun Didesak RDP Kepastian Hukum

Terkait

Iklan