Iklan

Ombudsman Pertanyakan Legalitas Dokter ASN Ternate Berpraktek di Batu Bara

Redaksi Net24Jam
25/11/21, 19:34 WIB Last Updated 2021-11-25T12:35:00Z

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar.

Medan, NET24JAM.ID - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempertanyakan legalitas dokter Aparatur Sipil Negara (ASN) Ternate berpraktek di Kabupaten Batu Bara.


Dokter dimaksud ialah Muhammad Rizal Sangaji, staf di Puskesmas Gambesi, Dinas Kesehatan Ternate berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Wali Kota Ternate pada 26 April 2013 silam.


"Ombudsman akan mempertanyakan soal ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara. Itu langkah pertama yang segera kita lakukan," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar ketika ditemui di kantornya, Jalan Sei Asahan No. 3 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (25/11/2021).


Dijelaskan Abyadi, jika hal itu benar, maka Ombudsman sangat menayangkan perihal tersebut. "Kita ingin konfirmasi dulu. Mungkin secara formal maupun nonformal. Untuk itu, kita nanti akan memperdalam lewat koordinasi dengan bupati dan pihak terkait," jelas Abyadi.


Jika benar, kata Abyadi, hal itu merupakan penyimpangan prosedur. "Dia tugas di Ternate. Ditinggalkan dan bertugas di Batubara. Saya kira itu penyimpangan. Maka dari itu, kita minta Pemerintah Kabupaten Batubara menelusurinya. Kalau itu benar, harus dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara," pungkasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Batubara, drg Wahid Khusyairi, MM yang dikonfirmasi lewat sambungan telepon mengaku akan menelusuri persoalan tersebut. 


"Kalau di rumah sakit umum, Dinas Kesehatan nama tersebut tidak ada. Tapi yang bersangkutan  praktek di salah satu  rumah sakit swasta di Batu Bara," kata Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara.


Ketika ditanya soal izin berpraktek yang disebut-sebut dimohonkan oleh dr Muhammad Rizal Sangaji, Kadinkes, mengatakan sepanjang yang bersangkutan memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku (aktif) dapat dikeluarkan paling banyak 3 Surat Izin Praktek (SIP) untuk melaksanakan praktek di tiga tempat dalam satu kabupaten/kota yang sama atau berbeda, pada provinsi yang sama atau provinsi lain dengan rekomendasi dari organisasi profesi.


"Maka Dinkes akan mengeluarkan rekomendasi untuk izin prakteknya. Hal itu (pengajuan izin praktek) berdasarkan UU No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran dan Permenkes 2052/2011 bukan pelanggaran karena tidak ada aturan yang melarang  meski dokter ASN tersebut bertugas dari provinsi lain," katanya.


Kemudian, ketika ditanya soal pengajuan pemindahan dari daerah lain, orang nomor satu di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ini mengatakan hal itu merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).


Kepala BKD Kabupaten Batu Bara, M Daud yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan bahwa ia juga sudah pernah diwawancarai oleh wartawan perihal status dr Muhammad Rizal Sangaji di Kabupaten Batu Bara. 


"Saya sudah pernah diwawancarai wartawan soal ini. Tapi saya belum baca beritanya. Coba kirimkan," kata Daud lewat sambungan telepon.


Kemudian, setelah link pemberitaan di salah satu media online yang memuat pernyataan Kepala BKD Kabupaten Batubara tersebut dikirim, ia (M Daud) malah mengirim kembali link pemberitaan media online yang sama lewat pesan Aplikasi WhatsApp.


M Daud selaku Kepala BKD Kabupaten Batubara menyatakan dr Muhammad Rizal Sangaji tdk bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara (RSUD BB) tapi di RS Swasta Lasmi Kartika di Kabupaten Batu Bara.


Selain itu, Daud juga menyatakan bahwa surat perpindahan tugas dr Muhammad Rizal Sangaji belum selesai dan itu prosesnya sangat panjang.


(Rasid)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Ombudsman Pertanyakan Legalitas Dokter ASN Ternate Berpraktek di Batu Bara

Terkait

Iklan