Iklan

Sengketa Tanah Sei Semayang : Ada Aroma Kejanggalan Hakim PN Lubuk Pakam

Redaksi Net24Jam
23/11/21, 13:34 WIB Last Updated 2021-11-23T06:34:12Z

Foto bersama usai sidang lapangan, Jumat (3/9/2021).

Deli Serdang, NET24JAM.ID - Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


Hubungan antara masyarakat dengan tanah adalah kompleks, karena tanah bagi masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti tetapi juga mempunyai makna sosial. 


Keinginan untuk menguasai dan mengusahai tanah memunculkan perbedaan kepentingan terhadap tanah, sehingga menimbulkan sengketa tanah. Demikian pula yang terjadi di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.


Diatas hamparan tanah bekisar 14 hektar ini menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. 52 warga menggugat I Gede Hurip, PTPN II, Kantor Pertanahan (BPN) Deli Serdang dan Notaris atas permasalahan tanah yang dibeli oleh para penggugat secara kaplingan dari I Gede Hurip


Sesuai dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP, pada Kamis (18/11/2021), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam memutuskan NO (Niet Onvankelich verklaard) terhadap perkara perdata tersebut.


Salah seorang Tim Kuasa Hukum penggugat yakni, Khairil Anwar Damanik, SH., dirinya menilai bahwa keputusan majelis hakim PN Lubuk Pakam tersebut tidak objektif.


Dikatakan demikian, menurut Khairil, proses perkara perdata tersebut memiliki beberapa kejanggalan. Bahkan, majelis hakim PN Lubuk Pakam yang diketuai Rina Lestari br Sembiring dan dibantu oleh Anugraha Gultom selaku panitera pengganti, ketika menggelar sidang lapangan pada Jumat 3 September 2021, tidak melihat dengan jelas dan pasti letak luas maupun batas-batas serta apa yang ada di atas objek perkara tersebut.


"Saat sidang lapangan, majelis hakim hanya melihat di pinggiran jalan Serasi, namun tidak melihat dengan jelas dan pasti ke objek perkara," ujar Khairil, Selasa (23/11/2021). 


"Sejatinya proses perkara adalah untuk mencari keadilan. Namun, hal yang terjadi disini justru sebaliknya. Saya menilai ada aroma kejanggalan hakim," ujarnya menambahkan.


Selain itu, masih kata Khairil, kejanggalan-kejanggalan lain yang dimaksud diantaranya sebagai berikut : 


  1. Pihak BPN Deli Serdang tidak jadi melakukan pengecekan titik koordinat atas tanah tersebut, saat dilaksanakannya sidang lapangan.

  2. Pihak BPN Deli Serdang terkesan enggan menunjukkan bukti titik koordinat.

  3. Setelah dibeli oleh warga dari salah seorang tergugat yaitu I Gede Hurip sekitar tahun 2001. Namun, pada tahun 2018 PTPN II mengklaim, jika tanah tersebut termasuk ke dalam areal HGU Nomor 90.

  4. Secara fakta telah terbukti sebagaimana keterangan kuasa hukum PTPN II dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa PTPN II pada tahun 2018 menguasai dan mengusahai objek perkara dengan menanami tanaman tebu.

  5. Dalam persidangan, pihak PTPN II tidak bisa menunjukkan bukti ataupun dokumen jika tanah objek perkara perdata tersebut merupakan bagian dari HGU.

  6. Saksi-saksi yang dihadirkan pada saat sidang tidak ada satupun saksi memberikan kesaksian yang meyakinkan bahwa objek perkara tersebut milik PTPN II.

  7. Sudah terbukti juga jika warga selaku para penggugat yang membayar PBB atas tanah aquo tersebut.

  8. Majelis hakim PN Lubuk Pakam sebelumnya juga dua kali menunda sidang pembacaan putusan perkara perdata Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP tersebut.


"Betapa posisi hakim harus selalu objektif total baik prosedural maupun materil karena objektivitas hakim adalah pesan keadilan dan cita-cita hukum bagi negara.  Sekali hakim mengabaikan objektivitas maka akan memangkas nilai keadilan sekaligus merusak tatanan kehidupan berbangsa," ketusnya.


Saat dikonfirmasi mengenai upaya langkah hukum selanjutnya, Khairil mengatakan bahwa warga beserta tim kuasa hukum akan terus melakukan upaya-upaya hukum untuk mendapatkan keadilan.


"Kami akan terus melakukan upaya-upaya hukum demi keadilan. Kami menilai positif, bahwa di negara ini masih ada keadilan untuk masyarakat," pungkasnya.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sengketa Tanah Sei Semayang : Ada Aroma Kejanggalan Hakim PN Lubuk Pakam

Terkait

Iklan