Iklan

Sidang Putusan Sempat Molor dan Kembali Ditunda, Hakim PN Lubuk Pakam Disesalkan

Redaksi Net24Jam
15/11/21, 22:34 WIB Last Updated 2021-11-15T15:34:16Z

Beberapa penggugat didampingi oleh tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Senin (15/11/2021).


Deli Serdang, NET24JAM.ID - Setelah sempat molor selama beberapa jam, sidang putusan sengketa tanah antara warga dengan PTPN II di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, akhirnya kembali ditunda hingga Kamis 18 November 2021 mendatang.


Ironisnya, penundaan ini terjadi karena ketidakhadiran Rina Lestari br Sembiring selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam didalam persidangan yang memimpin sidang perkara perdata Nomor Register 78/Pdt.G/2021/PN.LBP.


Tak hanya itu, sebelumnya Majelis Hakim PN Lubuk Pakam juga menunda sidang pembacaan putusan dikarenakan majelis hakim belum mempersiapkan berkas putusan perkara perdata tersebut.


"Sidang ditunda karena Ketua Majelis Hakimnya berhalangan hadir. Nanti sidang lagi tanggal 18 November," ujar Salah seorang Tim Kuasa Hukum Penggugat (Warga-red) yakni Andi Ardianto, SH., dengan raut wajah kecewa di PN Lubuk Pakam, Senin (15/11/2021) sekira pukul 16.30 Wib. 


Para penggugat yang didampingi tim kuasa hukum mengaku kecewa. Pasalnya, mereka sudah datang di PN Lubuk Pakam sejak pagi pukul 09.30 Wib. Namun, pada pukul 15.00 Wib, sidang putusan baru dinyatakan ditunda.


Kendati dibalut kekecewaan, Andi menilai positif penundaan tersebut, ia berharap majelis hakim di dalam persidangan hendaknya menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai fakta-fakta yang sebenarnya dan seadil-adilnya.


“Kita serahkan ke majelis hakim saja, maka kita tunggu sidang selanjutnya semoga tidak ada lagi penundaan,” harapnya.


Pada kesempatan ini, Amir Hamzah salah satu dari penggugat, dirinya mengaku kecewa dan menyesalkan ketidakhadiran salah seorang Majelis Hakim dalam persidangan perkara perdata ini hingga membuat sidang putusan tersebut ditunda kembali.


"Yang kami (Penggugat-red) sesalkan sidang putusan ditunda kembali dikarenakan ketidakhadiran salah satu Majelis Hakim dalam persidangan ini," ungkapnya.


Terlebih menurut Amir, penundaan berlarut-larut dalam pembacaan sidang putusan perkara tersebut dikhawatirkan bisa memicu persepsi dan asumsi adanya lobi pihak-pihak yang berkepentingan di luar pengadilan.


“Hakim harusnya tahu kasus ini sangat serius karena para penggugat adalah korban. Kemudian ada saksi-saksi yang sebelumnya sudah pernah kami datangkan, dan kami juga melalui tim kuasa hukum menghadirkan data yang membuktikan bahwa tanah tersebut milik masyarakat," ketusnya.


“Kami berharap majelis hakim dapat memutuskan seadil-adilnya dari tahapan-tahapan sidang yang sebelumnya sudah berlangsung," Amir menandaskan.


Terpisah, saat dikonfirmasi awak media melalui via WhatsApp terkait ketidakhadiran Ketua Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam sidang putusan perkara perdata 78/Pdt.G/2021/PN.LBP, Anugraha Gultom, SH, MH., selaku salah satu pihak Panitera PN Lubuk Pakam, dirinya belum memberikan keterangan lebih lanjut.


Meski demikian, upaya konfirmasi terus dilakukan sehingga sidang putusan perkara perdata tersebut menjadi lebih jelas dan terang. 


Hingga berita ini diterbitkan, para awak media berharap agar pihak PN Lubuk Pakam memberikan keterangan lebih lanjut terkait ketidakhadiran Ketua Majelis Hakim PN Lubuk Pakam dalam sidang putusan perkara perdata tersebut.


Seperti pemberitaan sebelumnya, perkara sengketa tanah antara warga dengan PTPN II itu bak bola salju. Pasalnya, sudah beberapa kali melakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ini, hingga melibatkan Kantor Pertanahan (BPN) Deli Serdang sebagai tergugat, namun kasus tersebut belum juga tuntas.


Sesuai dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah pernah menggelar sidang lapangan yang dipimpin langsung oleh hakim diketuai Rina Lestari br Sembiring guna mendengar keterangan pihak para penggugat dan tergugat terhadap tanah tersebut.


Akan tetapi, para penggugat yang didampingi tim kuasa hukum, sangat menyayangkan pihak BPN Deli Serdang tidak jadi melakukan pengecekan titik koordinat atas tanah tersebut saat dilaksanakannya sidang lapangan.


Setelah dibeli oleh warga dari salah seorang tergugat yakni I Gede Hurip sekitar tahun 2001. Namun, pada tahun 2018 PTPN II mengklaim jika tanah tersebut termasuk ke dalam areal HGU Nomor 90.


Tak hanya itu, berdasarkan keterangan penggugat (Warga-red) Pihak PTPN II juga melakukan okupasi atau membuldozer tanaman yang sudah ditanam warga di tanah itu.


Menjadi timbul pertanyaan dari penggugat, kenapa di tahun 2018 atau setelah 17 tahun PTPN II melakukan okupasi? apakah tanah yang menjadi objek perkara termasuk kedalam HGU No.90 atau tidak?


Sehingga, para penggugat yang didampingi tim kuasa hukum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk bersikap netral dalam menangani kasus tersebut dan tidak bergeming apabila ada intervensi dari pihak manapun.


(Ridwan)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sidang Putusan Sempat Molor dan Kembali Ditunda, Hakim PN Lubuk Pakam Disesalkan

Terkait

Iklan